Menanti garangnya Ahok ungkap proyek Sumber Waras di depan BPK

Merdeka.com - Kasus pembelian lahan RS Sumber Waras untuk dijadikan RS Kanker masih simpang siur. Meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melihat ada ketidakwajaran nilai beli, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tetap ngotot tak ada yang salah dengan proyek itu.

Tapi bantahan Ahok, sapaan Basuki, nyatanya tak cukup meredam polemik proyek itu. Dia malah mendapatkan perlawanan mulai dari BPK sendiri, DPRD DKI sampai sejumlah LSM yang melaporkan ke KPK.

Tak mau dianggap kalah, Ahok siap membeberkan awal mula pembelian lahan tersebut. Senin besok, dia siap memenuhi panggilan BPK.

Di BPK, dia bakal buka-bukaan soal pembelian lahan yang mencapai miliaran rupiah itu.

"Senin aku mau ke BPK pusat nih, kasih keterangan. Kami sudah siapin keterangan nih soal RS Sumber Waras. Mereka mau minta keterangan. Jadi kami diundang untuk memberi keterangan," kata Ahok usai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2016 di Balai Kota DKI Jakarta. Demikian dikutip dari situs resmi Pemprov DKI, Beritajakarta.com, Sabtu (21/11).

Salah satu bukti yang akan disampaikan Ahok adalah video youtube mengenai pembahasan pembelian lahan tersebut. Dalam video itu, kata dia, terekam jelas bagaimana proyek itu dibahas sampai diputuskan.

"Kami juga akan berikan video rapim (rapat pimpinan) kami. Bagaimana kami membuat putusan. Saya kira kami mesti kirim ada dua rapim yang nyinggung soal Sumber Waras. Makanya itu, yang saya maksudkan kenapa seluruh rapat harus diupload ke youtube, jadi terlihat ada proses," katanya.

Tambahan waktu 20 hari yang diminta oleh BPK untuk penyelidikan telah lewat. Menurut Ahok, dari penyelidikan yang dilakukan tidak ditemukan apa-apa.

"Enggak ada ketemu apa-apa. Cuma ketemu soal tidak konsisten, dari RS jantung menjadi RS kanker. Memang dulu mau bangun dua sekaligus," ujarnya.

Rencana tersebut berubah setelah berdiskusi bersama beberapa pakar. Mereka menyarankan agar RS jantung ada di setiap wilayah. Sebab untuk penanganan penyakit jantung tidak boleh lebih dari 12 jam.

"Saran mereka lebih baik bikin rumah sakit penanganan jantung di semua wilayah. Biar cepat. Jadi kami bikin di Tarakan dan Cengkareng. Nanti di Pasar Minggu juga ada. Jadi yang perlu ditambah tinggal RS kanker. Bukan enggak konsisten, itu sesuatu pertimbangan teknis," ujarnya.

Perdebatan Ahok dan BPK soal kasus ini memang mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Menko Polhukam, Luhut Pandjaitan dalam sebuah pertemuan sempat bertanya soal kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang menyeret nama Ahok.

"Dia tanya kasus, salah satunya Sumber Waras," kata Ahok usai pertemuan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (6/11).

Luhut bertanya duduk persoalan kasus tersebut. Kepada Luhut, Ahok mengaku masalah itu ada kepentingan.

"Dia tanya kenapa bisa kejadian seperti itu. Saya laporkan saja, bahwa ini tendensius," jelasnya.

Ahok mengklaim mendapat dukungan dari Luhut dalam kasus tersebut. Dia mengaku Luhut memberinya dukungan karena yakin tak mungkin ada dugaan mark up anggaran dalam proyek tersebut.

"Beliau kenal betul dengan saya, dia bilang saya juga enggak percaya masa kamu mau main duit segitu. Saya bilang tadi kita akan kasih laporan lengkap saja," jelas dia.

Kasus ini sendiri bermula saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2014. Salah satu yang membuat DKI mendapat WDP karena proyek pembebasan lahan di Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat, bermasalah.

BPK menganggap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektare untuk membangun pusat pengobatan kanker dan jantung itu diduga merugikan negara Rp 191 miliar. BPK menemukan perbedaan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan di sekitar Rumah Sakit Sumber Waras dengan lahan rumah sakit itu sendiri. Tak hanya itu, BPK juga sempat mengindikasikan adanya penggelembungan harga dalam pembelian tanah.

Ahok selalu menangkis tudingan BPK dan DPRD DKI yang mengatakan pembelian lahan RS Sumber Waras tidak sesuai dengan NJOP. Ahok menuturkan, pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras itu telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah dengan pembelian lahan sebagian lahan RS Sumber Waras sebesar Rp 755 miliar dimana harga tersebut jauh lebih murah dari hasil appraisal (harga taksiran), nilai pasar lahan tersebut per 15 November 2014 Rp 904 miliar, yang justru lebih mahal.