Menanti nasib TGUPP ala Anies-Sandi di tangan Kemendagri

Merdeka.com - Banyak pos anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Jakarta 2018 menjadi sorotan. Salah satu yang paling menuai polemik adalah anggaran Rp 28,99 miliar untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Bukan tanpa sebab anggaran besar tersebut dipertanyakan. Sebab melonjak drastis dari tahun sebelumnya yang hanya dianggarkan Rp 2,3 miliar.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, berdalih anggaran TGUPP menjadi naik drastis karena jumlah orang yang ada di dalamnya juga bertambah berkali lipat. Jika sebelumnya hanya 15 orang termasuk ketua dan sekretaris, pada tahun 2018 membengkak menjadi 74 orang.

Baik Anies juga Sandiaga memastikan keberadaan tim ini sangat efektif membantu kerja mereka lima tahun ke depan. Tim yang rencananya akan diisi PNS dan non PNS tersebut akan efektif bekerja di awal 2018 mendatang.

"Kita akan pastikan yang TGUPP ke depan ini menjadi satu tim yang betul-betul sesui dengan namanya, Jadi kita ingin TGUPP bukan sebagai bangku cadangan seperti dulu," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/11).

"TGUPP akan menjadi sebuah dapur dari penggodokan kebijakan-kebijakan yang akan disodorkan pada gubernur dan wakil gubernur," lanjutnya.

Dia menambahkan TGUPP tak lagi sekadar tempat orang-orang buangan. Justru akan diisi orang-orang terbaik yang berkontribusi dalam pembangunan Jakarta ke depannya sesuai bidang dan keahlian mereka masing-masing.

"Tentunya ini bukan tempat pembuangan tim sukses. Kita akan buka terang benderang, orang-orang terbaik," ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Anies bahkan mengusulkan keberadaan tim ini diperkuat dengan SK pengangkatan.

Seiring banyaknya kritik terkait anggaran TGUPP, Anies-Sandi akhirnya menyerahkan pada Kementerian Dalam Negeri yang menjadi kunci dari pembahasan APBD. Apakah anggaran itu bakal diketok, dipotong atau bahkan dicoret.

"Kita tungguin aja prosesnya. Kita berikan ruang dan kehormatan kepada kemendagri untuk melakukan review," jelas Sandiaga.

Saat ini, APBD DKI Jakarta 2018 yang telah disahkan tengah dievaluasi Kemendagri. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, memperkirakan proses evaluasi akan memakan waktu dua pekan. Anggaran yang dinilai tak sesuai tentunya akan dimintai penjelasan dan kegunaannya termasuk anggaran TGUPP

"Itu kan menjadi sorotan semuanya apakah dicoret atau enggak dicoret kita perlu klarifikasi-klarifikasi," jelasnya.

"Nanti kalau ada yang aneh ya kita panggil minta penjelasan lebih lanjut," tambah Sumarsono.

Dalam kesempatan yang sama, Sumarsono menilai keberadaan TGUPP tersebut masih belum jelas apalagi jika sampai 74 orang.

"Pertanyaannya dibutuhkan untuk apa, ditempatkan di mana dan tanggung jawabnya seperti apa? Kalau kebanyakan takut terjadi disharmoni dan yang dikhawatirkan adalah bayang-bayang gubernur, bisa ke SKPD-SKPD mengatasnamakan gubernur dan seterusnya kadangkala lebih menakutkan dari gubernurnya sendiri," lanjut Sumarsono.

Sebab yang dia takutkan, keberadaan TGUPP membuat posisi SKPD tak jelas. "Jadi intinya bagi saya jumlah tidak masalah tapi pengaturannya tidak menimbulkan disharmoni. Karena apapun juga gubernur sudah punya empat deputi sebagai ahli , itu juga formal yang harus dimanfaatkan," tutup Sumarsono.