Mendagri ingatkan Anies Baswedan untuk perhatikan daerah penyangga
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengomentari polemik pengelolaan sampah DKI Jakarta di Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dia meyakin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menyelesaikan polemik dana kemitraan dengan Pemkot Bekasi.
Tjahjo mengungkapkan, secara prinsip Pemprov DKI Jakarta telah berkomitmen untuk menyisihkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) miliknya untuk daerah-daerah penyangga, termasuk Bekasi.
"Saya yakin Pak Anies memahami ada komitmen itu. Karena Jakarta harus membangun sinergi, membangun konektivitas dengan Pemda-Pemda baik di Banten maupun di Jabar. Itu prinsip," katanya di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta Pusat, Senin (22/10).
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana cara mengatasi masalah sampah di Bantargebang? Demi menghindari longsor, maka dilakukan teknik terasering. "Jadi langkah itu yang kita terapkan sembari menunggu dibangunnya ITF di Jakarta.," kata Kepala Satuan Pelaksana TPST Bantargebang UPST DKI Jakarta, Handoko Raitno Solusi Lain Tahun ini, pabrik pengolah sampah atau refuse-derived fuel (RDF) plant akan dibangun di Bantargebang.
-
Kenapa Pemkab Sleman harus atasi masalah sampah? Permasalahan yang sering muncul, biasanya sulitnya mencari lokasi untuk tempat pengolahan atau pembuangan akhir sampah (TPA), kapasitas TPA, sampai munculnya penolakan masyarakat sekitar TPA akibat dampak yang ditimbulkan, seperti bau tidak sedap, dan pencemaran lingkungan.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk macet? Langkah ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemacetan Jakarta.
-
Siapa yang meminta daerah mengelola sampah secara mandiri? Pada Jumat (21/7) Sekda DIY Benny Suharsono meminta agar pemerintah kabupaten/kota mengelola sampah secara mandiri seiring penutupan TPA Regional Piyungan, Bantul mulai 23 Juli sampai 5 September 2023 karena telah melebihi kapasitas.
Politisi PDIP ini mengungkapkan, DKI harus mau menyisihkan anggaran daerahnya untuk menyokong daerah penyangga. Alasannya, Jakarta tidak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, seperti banjir, macet dan sampah.
"Kalau Jakarta mau enggak macet, mau sampahnya tertib, mau enggak banjir ya tolong pikirkan mulai Tangerang, Tangsel, Depok, Bekasi, sampai Bogor dibantu," ucapnya.
Dia meminta semua pihak menahan diri terkait polemik dana kemitraan tahun 2018 tersebut. Tjahjo menilai, Anies perlu waktu membahas anggaran tersebut dengan DPRD DKI Jakarta.
"Kalau terhambat ya jangan Bekasinya terus menggugat, terus mensetop, kan nggak boleh. Saya yakin DKI ada komitmen," Tjahjo menandaskan.
Reporter: Nafiysul QodarSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaBagi Anies di kalimantan sendiri juga tidak ada jaminan bebas dari masalah.
Baca SelengkapnyaTeguh bilang, diperlukan sinergi lintas perangkat daerah untuk mengantisipasi banjir.
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan pembangunan harus dilakukan secara merata. Anies kemudian menyentil pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan berikan nasihat kepada masyarakat ibu kota soal bagaimana cara menentukan pilihan dalam Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaKadin Indonesia berharap para capres-cawapres bisa menyoroti isu-isu pentung di daerah.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaDia memikirkan nasib warga khususnya di Kampung Bayam.
Baca SelengkapnyaRano Karno mengakui masalah banjir di ibu kota tidak bisa diselesaikan oleh Pemprov DKI saja.
Baca SelengkapnyaAnies juga menggarisbawahi mengenai keberlanjutan program-program yang sudah berjalan.
Baca Selengkapnya