Mendagri: Kami tidak ingin menyandera APBD DKI
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri telah mencapai kesepakatan untuk APBD DKI Jakarta 2015 yakni Rp 69,28 triliun. Nilai ini mengalami penurunan dari yang diajukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Rp 72,9 triliun.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan, pihaknya tidak pernah bermaksud mempersulit proses pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang APBD DKI Jakarta 2015. Dia menyadari banyak PNS DKI Jakarta yang menggantungkan nasibnya dari gaji mereka tersebut.
"Saya kira April sudah selesai. Yang penting kami tidak ingin menyandera anggaran itu. Jangan sampai Pak Gubernur, Pak Wagub diprotes anak buahnya. Masalah gaji, masalah intensif dan sebagainya harus berjalan dengan baik," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana Menkumham ingin jajarannya menargetkan tahun depan? Dalam menyusun target ke depan, Yasonna mengingatkan agar menetapkan target tinggi dan maksimal. 'Jangan malah membuat target medioker, sehingga ketika target sudah tercapai, kita merasa puas,' tegasnya.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Kenapa PDI Perjuangan masih meninjau Anies dan Ahok untuk pilkada? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Kenapa Jokowi desak DPR selesaikan UU Perampasan Aset? 'Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,'
Dia menambahkan, dengan cairnya APBD DKI Jakarta ini diharapkan kinerja Pemprov DKI dapat semakin cepat. Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini mengharapkan program-program prioritas dapat segera dimulai.
Namun, Tjahjo juga meminta Pemprov DKI Jakarta segera melakukan persiapan anggaran 2016. Caranya dengan menyelesaikan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) secara detail.
"Musrenbang ini dipersiapkan dengan detail, dengan baik untuk persiapan Musrenbang Nasional yang kemungkinan akan bisa lebih ditingkatkan. Ada percepatan yang harus disiapkan, ada proses yang sudah disiapkan sejak awal. Sehingga apa yang menjadi program pemerintah DKI sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY pun mengingatkan amanah yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pekerjaan Kementerian ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaJokowi ingatkan para menteri untuk mencapai target realisasi belanja APBN minimal 95 persen.
Baca SelengkapnyaTahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.
Baca SelengkapnyaLangkah ini perlu dilengkapi dengan memberikan kepastian hukum
Baca SelengkapnyaAHY, menilai bergabungnya Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sebagai bentuk amanah.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaHeru dianggap tak akan menjadikan jabatan gubernur Jakarta sebagai batu loncatan.
Baca SelengkapnyaDengan alokasi dana yang lebih besar, Ardiansyah yakin sejumlah proyek pembangunan strategis dapat terealisasi dengan cepat.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya