Mendagri: Pemprov DKI Belum Ada Wagub Bukan Salah Pak Anies, Tapi Partai Pengusung

Merdeka.com - Posisi Wakil Gubernur DKI yang sampai saat ini masih kosong dianggap bukan kesalahan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI. Kekosongan itu bisa terisi jika partai koalisi pengusung kompak.

Hal itu disampaikan Mendagri, Tjahjo Kumolo saat ditemui usai menghadiri apel Danrem dan Dandim se-Indonesia di Pussenif Kodiklat TNI AD, Jalan Supratman, Kota Bandung, Selasa (27/11/2018).

"Pemprov DKI sampai sekarang belum ada wakil (gubernur) bukan salah Pak Anies (Baswedan). Salah partai pengusung," katanya.

Ia mengatakan, seharusnya partai pengusung kompak dulu mengajukan satu atau dua nama yang disepakati gabungan parpol pengusung, lalu diajukan ke DPRD.

"Dari DPRD diputuskan mau PK (peninjauan kembali) atau aklamasi, baru diserahkan Kemendagri," terangnya.

Disinggung mengenai tengat waktu kapan posisi wagub DKI terisi, Tjahjo menilai semua keputusan bukan ada di pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Soal kapan, bukan kewenangan kami atau pak Anies. (Semuanya bergantung) kewenangan partai koalisi," pungkansya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, berharap pada Januari 2019 mendatang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memiliki wakil gubernur.

"Saya minta kepada dua parpol pengusung kira-kira Januari ini harus sudah ada wagub," kata Prasetio di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/11).

Politisi PDI Perjuangan tersebut beralasan Anies Baswedan hanya seorang diri dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 dan APBD Perubahan 2019. Mengingat APBD yang diterima oleh DKI Jakarta sangat besar dan mencapai Rp 87 triliun.

Karena hal itu, Prasetio meminta kedua nama dari partai pengusung dapat segera diserahkan ke DPRD untuk dilakukan rapat paripurna.

"Coba teman-teman PKS, Gerindra buat nama. Kalau memang dinyatakan layak pasti divoting akan menang dari dua nama itu," jelasnya.

Diketahui, Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai wagub DKI Jakarta pada 10 Agustus 2018 guna mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Rapat tertutup Gerindra dan PKS, Senin (6/11/2018), menghasilkan kemajuan untuk menjawab teka-teki siapa yang akan mengisi posisi Wakil Gubernur DKI. sejak ditinggal Sandiaga Uno berlaga di Pilpres 2019, kursi itu sudah berbulan-bulan kosong.

Kedua partai sepakat membentuk Badan Bersama untuk menjaring calon-calon yang akan diusulkan ke DPRD Jakarta. Ketua DPD Gerindra DKI, M Taufik, menjelaskan masing-masing partai akan menunjuk perwakilan menjadi anggota.

Paling sedikit, satu perwakilan terdapat dua orang. "Intinya anggotanya ada dari Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terserah utusannya Gerindra mau nunjuk ahli monggo, PKS mau nunjuk ahli monggo, tapi badan diakui bersama," ujar dia, Senin (5/11/2018).

Badan ini akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon wakil gubernur DKI yang diusulkan ke DPRD Jakarta. Dari sanalah akan ditentukan keputusan akhir siapa yang layak mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.