Follow
Mendagri tolak anggaran pejabat DKI dinas ke luar negeri
Merdeka.com - Prinsip penghematan tampaknya mutlak bagi seluruh elemen pemerintah di era Jokowi tak terkecuali Pemprov DKI. Salah satu buktinya penolakan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas Pemprov DKI oleh Mendagri.
Dalam RAPBD Pemprov DKI tahun 2015, direncanakan PNS Pemprov DKI akan berkunjung ke Inggris, Rusia, Italia, dan Jepang. Dana yang dibutuhkan fantastis dari kisaran Rp 800 juta sampai Rp 2 miliar.
"Dilarang untuk dianggarkan dalam RAPBD 2015, kecuali bersifat urgent atau mendesak bagi kepentingan pemprov DKI, seperti telah memiliki perjanjian kerja sama," seperti dikutip draf Keputusan Menteri Dalam Negeri yang diterima merdeka.com, Selasa (17/3).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa yang memberikan sedekah 2 miliar? Di sisi lain, April juga kembali mendapat cibiran dan hujatan ketika ia memamerkan sang suami yang baru saja memberikan sedekah dengan nominal 2 miliar.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Siapa yang meminta tebusan USD 8 juta? 'Mereka minta tebusan USD 8 juta,' ujar dia.
Sementara untuk perjalanan dinas ke luar kota, Kemendagri menyarankan agar anggaran sebesar kurang lebih Rp 35 juta dikurangi.
"Dalam pelaksanaan juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya juga dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas," pesan Kemendagri dalam draf yang ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo ini.
Bahkan Kemendagri menyarankan agar hasil pengurangan tersebut harus dialihkan untuk peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti penanggulangan banjir, penanganan kebersihan, penanganan kemacetan lalu lintas.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca Selengkapnya
KPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.
Baca Selengkapnya
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca Selengkapnya
Pelesiran SYL ke eropa itu diungkapkan salah satu saksi dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan SYL di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor.
Baca Selengkapnya
Bambang mengaku kalau uang tersebut ditujukan untuk kepentingan mantan atasannya, Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat bepergian ke Belgia.
Baca Selengkapnya
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca Selengkapnya
Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca Selengkapnya
Sejumlah peneliti asing mengkritik rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaHeru mengundang para investor untuk berinvestasi di Jakarta
Baca Selengkapnya
Namun ada 12 kewenangan khusus yang akan diberikan kepada Jakarta.
Baca Selengkapnya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya