Mendesak Sumarsono transparan soal dana operasional

Merdeka.com - Sumarsono masih enggan membuka mengenai dana operasional didapat selama menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta. Gembar-gembor soal transparansi dianggap belum dijalankan sepenuhnya. Padahal dana dikucurkan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta untuk hal itu terhitung besar.

Basuki T Purnama alias Ahok, pernah mengungkap dana operasional selama dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta, mencapai Rp 30 miliar tiap tahun. Besaran uang operasional yang diterima gubernur itu dihitung dari 0,01 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD). Hitungan itu bahkan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sumarsono ketika disinggung masalah dana operasional justru kerap berkilah. Dia bahkan mengaku lupa berapa nominal dana operasional diberikan kepadanya. Namun, dia menyebut telah menggunakan dana operasional itu untuk melakukan kegiatan digelar Pemprov DKI Jakarta.

Tidak hanya itu, Sumarsono juga meminta warga penasaran dengan dana operasional selama menjabat Plt gubernur DKI untuk menanyakan kepada Sekda DKI Jakarta Saefullah. Sebab, selama menggantikan Ahok memimpin ibu kota, dirinya berdalih tidak tahu anggaran bagi dana operasionalnya. Padahal sudah hampir dua bulan menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau ingin tahu anggaran saya berapa, tanya ke Sekda saja, karena sampai sekarang saya saja engga tahu dana operasional saya berapa," ungkapnya.

Kabiro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) Pemprov DKI, Muhammad Mawardi, mengaku tak mengetahui angka pasti dana operasional diterima Sumarsono sebagai Plt gubernur DKI. Menurut dia, angka diterima sama seperti diperoleh gubernur definitif.

"Saya tidak ingat angka pastinya, besarannya nol koma sekian persen ya dari total anggaran. Yah sama dengan Pak Basuki, kayaknya sih sekitar keseluruhan hampir Rp 50 miliar atau berapa, saya lupa, kan itu dibagi dua, kepala daerah sama wakil kepala daerah," kata Mawardi saat dihubungi merdeka.com.

Dia mengatakan, anggaran operasional sudah diterima Sumarsono. Dana diterima Sumarsono tidak diberikan satu tahun, tetap per bulan. Sudah dua bulan ini diberikan Pemprov DKI kepada Sumarsono. "Sudah, masuk mulai November jadi Desember sudah kita transfer. Untuk dua bulan, saya lupa besarannya berapa," ungkap Mawardi.

Mawardi juga menekankan, dana operasional yang diterima Sumarsono hanya sebagai jabatan gubernur saja. Sementara untuk Wagub nonaktif, Djarot Saiful Hidayat, dana operasionalnya tidak dicairkan.

"Hanya gubernur saja, wakilnya tidak dicairkan, sesuai petunjuk beliau (Plt), untuk wakil tidak diambil," tutup dia.

Soal dana operasional, Calon wakil gubernur nomor urut 1, Sylviana, ogah meniru sikap tidak terbuka Sumarsono. Dia mengaku bakal transparan mengenai dana operasional bila terpilih Pimpin DKI bersama Agus Yudhoyono.

Sylviana menambahkan, keterbukaan mengenai anggaran itu perlu dilakukan para pemimpin, khususnya di DKI Jakarta. Maka itu, ke depan pihaknya bakal menyalurkan semua dana melalui rekening bank sehingga semua data terekam.

Tidak hanya itu, Sylviana dan Agus bahkan bakal memotong 30 persen anggarannya untuk diberikan kepada masyarakat bila dipercaya memimpin DKI Jakarta. Meski begitu, pihaknya belum menjelaskan detail mengenai pemotongan itu bakal diberikan untuk hal apa saja.

"Saya belum tahu saja saya dana operasional tapi saya sudah kompak sama mas Agus 30 persen saya kasih ke rakyat," kata Sylviana, Jumat kemarin.

Sedangkan Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan masih mempertimbangkan bakal membuka dana operasional bila nanti terpilih memimpin DKI Jakarta.

Mantan Mendikbud itu menegaskan, terpenting dalam penggunaan dana operasional pejabat adalah adanya laporan. Laporan itu juga harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Yang jelas ada transparansi ada pertanggungjawaban," tegas Anies.

Dana operasional semasa kepimpinan Ahok biasanya membantu warga mengadu kepadanya. Misalnya, membantu warga mengaku ijazah anaknya ditahan sekolah atau warga membutuhkan biaya untuk melunasi pengobatan di rumah sakit hingga minta ongkos pulang kampung.