Menko Luhut ingatkan Anies: Jangan ada pribumi dan non pribumi

Merdeka.com - Pidato perdana Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta menuai pro kontra. Dia menyinggung soal pribumi menjadi tuan di negeri sendiri. Padahal, penggunaan kata pribumi sudah dihentikan seiring keluarnya Instruksi Presiden nomor 26 tahun 1998 yang diteken Presiden BJ. Habibie.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengingatkan Anies dan Sandi agar menjadi pemimpin untuk semua warga Jakarta.

"Jadi jangan ada pribumi, non pribumi di sini. Jangan didikotomiskan. Jadi harus menjadi gubernur semua pihak, semua golongan, semua suku, semua agama," ujar Luhut di kantornya, Selasa (17/10).

Luhut juga mengingatkan, yang memilih Anies berasal dari berbagai latar belakang. Sehingga, Anies harus bisa mengayomi semua warga Jakarta.

"Dia bukan Gubernur kelompok 1, kelompok 2. Dia gubernur semua. Karena yang milih pak Anies juga kan macam-macam."

Mantan Menko Polhukam ini berharap Anies bisa bekerja dengan baik demi kemajuan ibu kota. "Selamat bekerja, mudah-mudahan Pak Anies bisa jadi gubernur yang baik dengan Pak Sandi," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pidato politik pertamanya setelah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu topik dalam pidato yang dibahas Anies adalah membebaskan diri dari kolonialisme.

Di hadapan ribuan warga Jakarta yang hadir di Balai Kota, Anies menyebut penindasan di Jakarta cukup nyata dengan adanya kolonialisme. Dia juga sempat menyinggung perihal pribumi dalam pidatonya.

"Di Jakarta, kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Anies, Senin (16/10). (mdk/noe)