Follow
Menko Rizal: Ahok jangan cengeng, masak semua harus ngadu ke Jokowi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta kepastian kepada Presiden Joko Widodo terkait pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk menghentikan reklamasi Pulau G. Pemberian izin reklamasi di teluk Jakarta sendiri diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995.
Rizal Ramli tak mau ambil pusing atas hal itu. Menurutnya, Ahok seharusnya tidak mudah mengadu kepada presiden mengingat setiap kementerian sudah memiliki tanggungjawabnya sendiri.
"Gimana jawabnya, jangan cengeng lah jadi orang. Esensinya jangan cengeng lah jadi orang masa segalanya mau diaduin ke presiden," kata Rizal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (13/7).
-
Siapa yang bertanggung jawab? Faktor kelalaian petugas menjadi penyebab utama terjadinya tragedi ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara petugas stasiun dan masinis, yang menyebabkan ketidakpahaman mengenai posisi kereta.
-
Siapa yang dilindungi oleh UU Arsitek? Nuning menambahkan saat ini profesi arsitek telah dilindungi oleh Undang-Undang (UU). Menurutnya, UU yang mengatur profesi arsitek telah membatasi praktik sembarangan dan penggunaan gelar arsitek tanpa izin resmi.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran? IEG mendapati adanya indikasi venue-venue di beberapa kota yang melakukan pelanggaran, yang mana para pelaku usaha ini melakukan kegiatan nonton secara ilegal atau tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pemilu? Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu, mulai dari perencanaan, pemutakhiran data pemilih, hingga pengaturan tahapan pemilu.
Menurut Rizal, setiap tanggung jawab dan kewenangan yang dilimpahkan oleh masing-masing menteri sudah dilindungi oleh UU. Sehingga pembatalan tersebut sudah sesuai dengan UU dan keputusan beberapa menteri terkait, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup.
"Jangan lupa masing-masing menteri ini punya kewenangan yang dilindungi UU. Satu menteri saja bisa batalkan, ini 3 menteri, dan itu UU," imbuhnya.
Dengan demikian, Rizal mengimbau agar Ahok jangan terus mengacu pada UU lama. "Kan sudah ada UU yang lebih baru, ada PP presiden yang lebih baru ya, berfikir modern lah jangan kuno melihat yang lama," pungkasnya.
Seperti diketahui, Ahok telah mengirimkan surat ke Istana Negara. Alasannya, pemberhentian yang diberikan Rizal Ramli tidak spesifik, bahkan belum dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Sebab tidak mungkin membatalkan tanpa persetujuan presiden.
"Kalau saya hanya membatalkan seorang menteri, berarti saya melawan keppres dong? Makanya saya bilang harusnya menteri kirim surat ke Presiden. Minta batalin kan? Kalau udah batalin kan biasanya mesti rapat?" katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/7).
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, surat tersebut hanya ingin mendapatkan klarifikasi terkait penghentian reklamasi Pulau G.
"Saya mempertanyakan konferensi pers nya Menko itu jadi patokan atau tunggu surat gitu lho. Kan Menko kan konferensi pers nih, menyatakan kalau itu pulau dihentikan total. Nah, suratnya mana? Apakah bisa cuma baca berita menyatakan itu (konferensi pers) siapa tahu Menko salah ngomong," tegasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
4 Menteri yang hadir Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, Sri Mulyani dan Tri Rismaharini
Baca Selengkapnya
Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.
Baca Selengkapnya
Dave menilai, Jokowi sebagai presiden ada baiknya saling diskusi dengan Prabowo yang bakal melanjutkan pemerintahannya.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Luhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Luhut di depan Jokowi saat acara peresmian bahan Anoda Bateri Litium di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (7/8)
Baca Selengkapnya
Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca Selengkapnya
Menurut Anies, apabila ada menteri yang tak mentaati aturan alias tidak netral, maka masyarakat menunggu sikap dari Jokowi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya