Menteri LHK: 27 Juli 2021, DKI Alami Peningkatan Limbah Medis Capai 10.939,053 Ton

Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ada beberapa daerah yang alami peningkatan limbah medis. Mulai dari Jawa Barat hingga DKI Jakarta.

"Kayak di Jawa Barat pada 9 Maret jumlah limbahnya 74,03 ton pada tanggal 27 juli jumlahnya sudah 836,975 ton jadi berarti kan 10 kali lipat lebih," kata Siti saat konferensi pers, Rabu (28/7).

Kemudian Jawa Tengah pun alami peningkatan yang sama seperti Jawa Barat. Dia menjelaskan pada 9 Maret jumlah limbag medis 122,82 ton dan pada 27 Maret meningkat menjadi 502,401 ton.

"Yang serem lagi yang kedengaran Jawa Tengah yah. Jateng pada 9 Maret itu jumlah limbah medisnya 122,82 ton terus ditanggal 27 juli datanya 502,401 ton berarti berapa tuh 5 kali lipat yah kurang lebih," ungkapnya.

Siti juga menjelaskan di Jawa Timur pada 9 Maret terdapat 509,16 ton limbah medis, kemudian pada 27 Juli pun alami peningkatan sebanyak 629,497 ton.

"Kita tau juga kan Jatim tidak seheboh Jabar gitu yah, jadi ada logika pristiwanya logika lapangan, ada logika datanya juga tapi kan ini saya hanya mempelajari dari data volume saja gitu," bebernya.

Selanjutnya Banten kata dia pada 9 Maret terdapat 228,06 ton limbah medis. Lalu pada 27 Juli meningkat menjadi 591,79 ton. Begitu juga di DKI pada Maret jumlah limbah terdapat 7.496,56 ton dan pada Juli, juga alami peningkatan yaitu 10.939,053 ton.

"DKI di Maret 7.496,56 ton di 27 juli 10.939,053 ton kelihatannya ada kolerasi itu kolerasinya ada, dan kita memang harus diteliti banget terkait penularannya," katanya.

Siti pun berharap seluruh kementeri dan lembaga, serta pemerintah daerah tidak lengah mengatasi limbah medis. Walaupun kata dia sudah ada beberapa daerah yang sudah melengkapi fasilitasi pengelolaan limbah medis.

"Kalau lihat penetapan depo yang kontainer gede itu yah yg suka ada di daerah-daerah yah terus dilengkapi plastik itu sebetulnya yang bagus baru kelihatan kota2 saja, sudah pasti DKI bagus lah yah, ini mungkin nanti yang disebut sarana untuk menjaga agar masyarakat tidak terinfeksi, pemda mesti melihat ini karen diantara dana 1,3 itu ada sekitar 600 lebih dialokasikan dan ditransfer kepada daerah jadi tentu kesadaran masyarakat," pungkasnya.