Menteri Susi kirim utusan buat rapat bareng Ahok bahas reklamasi

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengundang Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk duduk bersama membahas reklamasi di teluk Jakarta. Hal itu lantaran pengerukan laut ini tengah menjadi polemik di masyarakat.

Namun, berdasarkan pantauan merdeka.com, Susi tidak hadir dan diwakilkan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi‎.

"Menteri Susi sepertinya tidak hadir," ujar salah satu bagian keamanan Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (18/4).

Berdasarkan pantauan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengikuti rapat ini. Siti tiba di kantor kementerian pimpinan Rizal Ramli sekitar pukul 16.00 WIB tanpa memberikan pernyataan terkait kehadirannya tersebut.

Lima belas menit kemudian,‎ Brahmantya juga tiba di Kantor Kemenko Maritim, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. Setelah itu, Basuki atau akrab disapa Ahok juga hadir sekitar tiga puluh menit kemudian.‎ Rapat pembahasan reklamasi diselenggarakan di lantai 3 Gedung BPPT secara tertutup.

‎Sebelumnya diberitakan, Ahok menjelaskan, pertemuan ini untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan pusat. Karena, menurut dia, reklamasi bukan merupakan barang larangan, melainkan keniscayaan.

"Nanti sore jam 4 sama Menko Maritim sama Menteri Kelautan Perikanan, kita mau duduk ngomong di kantor Menko," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (18/4).

Ahok menceritakan dirinya mendapatkan pemahaman reklamasi dari Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (P3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sudirman Saad. Menurutnya, teluk yang sudah terkontaminasi dapat diatasi dengan reklamasi.

"Supaya menyerap bahan-bahan racun. Ada bukunya beliau (Sudirman). Jadi tanya beliau. Beliau kan hanya mempermasalahkan soal ijin. Kalau soal ijin, saya gak masalah kok," jelasnya.

Tetapi permasalahan izin ini jangan sampai malah menjadi beban dari APBD. Mengingat tujuan reklamasi sendiri untuk mendapatkan keuntungan dengan menambahkan aset daerah. Sehingga mantan Bupati Belitung Timur ini mengharapkan izin bukan menjadi penghambat reklamasi.

"Gara-gara reklamasi DKI mesti ngeluarin APBD membebanin APBD? Sekarang daratan udah pake APBD kamu nambah pulau gitu banyak mesti saya yang ngeluarin duit lagi enak aja lo!" tegasnya.

Bahkan, Ahok meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tidak menghilangkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen. "Buat saya mah izin gak masalah. Tapi izin jangan ditarik ke pusat terus hilangin 15 persen jangan. Nanti saya DKI yang repot. Itu aja yang saya minta," tutupnya. (mdk/eko)