Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Tjahjo sebut wajib rapat paripurna istimewa sambut pemimpin baru

Menteri Tjahjo sebut wajib rapat paripurna istimewa sambut pemimpin baru Mendagri Tjahjo Kumolo. ©2017 merdeka.com/andrian salam wiyono

Merdeka.com - Hingga saat ini rapat paripurna istimewa untuk menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno belum juga dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, rapat paripurna istimewa untuk menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan.

"Yah kalau saya melihat wajib dong (paripurna). DPRD dan pemerintah satu bagian," katanya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Hal itu juga sudah dikomunikasikan oleh Tjahjo pada DPRD DKI Jakarta. Karena menurutnya, visi-misi pemimpin baru haruslah didengarkan oleh jajaran DPRD DKI.

"Kami sudah menyampaikan pada DPRD sudah menyampaikan pada Sekda lewat Dirjen Otda yah sebaiknya walaupun masih debatbel DPRD punya argumentasi aturan tapi kan sebaiknya dengan Gubernur baru di dengar apalagi DPRD kan wakil rakyat," ucapnya.

Untuk diketahui, sejak Anies-Sandiaga dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI belum menggelar rapat paripurna istimewa.

Terkait hal tersebut Wakil DPRD M Taufik mengatakan segera menggelar Badan Musyawarah (Bamus) untuk mempersiapkan rapat paripurna istimewa. "Ya rencananya hari ini Bamus, kalau Bamus hari ini besok paripurna. Kayaknya siang," kata Taufik saat dihubungi, Senin (23/10).

Menurut Taufik, terkait akan ada agenda tersebut dirinya sudah berdiskusi dengan Ketua DPRD Prasetyo Edi. "Kalau pak Pras sudah setuju Bamus berarti setuju dia (rapat paripurna istimewa)," tuturnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta
Fraksi di DPRD DKI Bisa Usulkan Nama Pj Gubernur Jakarta

Fraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ingin Gubernur Jakarta Ditentukan Lewat Pemilihan Langsung
Jokowi Ingin Gubernur Jakarta Ditentukan Lewat Pemilihan Langsung

Jokowi mengatakan dirinya ingin gubernur serta wakil gubernur Jakarta ditentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat Bukan Presiden, DPR Meriah
VIDEO: Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat Bukan Presiden, DPR Meriah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh masyarakat

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden
Mendagri Tito Tegaskan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Dipilih Bukan Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Akui Ajak JK Gabung Tim Pemenangan Ganjar: Puan Komunikasi Dulu
Sekjen PDIP Akui Ajak JK Gabung Tim Pemenangan Ganjar: Puan Komunikasi Dulu

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bicara peluang JK masuk tim pemenangan Ganjar Pranowo.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya