Menteri Tjahjo sebut wajib rapat paripurna istimewa sambut pemimpin baru
Merdeka.com - Hingga saat ini rapat paripurna istimewa untuk menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno belum juga dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, rapat paripurna istimewa untuk menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan.
"Yah kalau saya melihat wajib dong (paripurna). DPRD dan pemerintah satu bagian," katanya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/10).
Hal itu juga sudah dikomunikasikan oleh Tjahjo pada DPRD DKI Jakarta. Karena menurutnya, visi-misi pemimpin baru haruslah didengarkan oleh jajaran DPRD DKI.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Kenapa DPRD DKI dukung Transjakarta? Kami mendukung penuh langkah eksekutif ini, dan ini menunjukkan bukti nyata komitmen kami (DPRD DKI) dalam mendukung program pengurangan emisi gas rumah kaca,' sebutnya.
-
Apa visi misi Rizqi di DPRD Jateng? Khusus untuk visi misi, Rizqi lebih menekankan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya di kalangan milenial dan generasi Z.'Melihat usia saya, dan secara demografi masih gen Z, saya berharap bisa jadi jalur lintasan mereka, menyampaikan keinginan, kemauan, dan apa yang menjadi harapan mereka,' katanya.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
"Kami sudah menyampaikan pada DPRD sudah menyampaikan pada Sekda lewat Dirjen Otda yah sebaiknya walaupun masih debatbel DPRD punya argumentasi aturan tapi kan sebaiknya dengan Gubernur baru di dengar apalagi DPRD kan wakil rakyat," ucapnya.
Untuk diketahui, sejak Anies-Sandiaga dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI belum menggelar rapat paripurna istimewa.
Terkait hal tersebut Wakil DPRD M Taufik mengatakan segera menggelar Badan Musyawarah (Bamus) untuk mempersiapkan rapat paripurna istimewa. "Ya rencananya hari ini Bamus, kalau Bamus hari ini besok paripurna. Kayaknya siang," kata Taufik saat dihubungi, Senin (23/10).
Menurut Taufik, terkait akan ada agenda tersebut dirinya sudah berdiskusi dengan Ketua DPRD Prasetyo Edi. "Kalau pak Pras sudah setuju Bamus berarti setuju dia (rapat paripurna istimewa)," tuturnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca SelengkapnyaFraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan dirinya ingin gubernur serta wakil gubernur Jakarta ditentukan melalui mekanisme pemilihan langsung.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh masyarakat
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca Selengkapnya"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bicara peluang JK masuk tim pemenangan Ganjar Pranowo.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca Selengkapnya