Menunggu hunian murah dari Anies Sandi untuk warga Jakarta

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomitmen akan memberikan hunian yang layak dan terjangkau melalui program DP nol Rupiah. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepemilikan perumahan bagi masyarakat.

Anies mengatakan, program DP nol Rupiah ini difokuskan untuk penduduk yang belum memiliki rumah, serta memenuhi kriteria kepemilikan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Skema penyediaannya rumahnya antara lain dengan membangun rusun baru melalui dana APBD dengan lahan milik Pemprov. Atau melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Di samping itu, saat ini sedang disiapkan kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan DP 0 Rupiah yang di dalamnya termasuk mengatur tentang asuransi kredit," jelasnya saat rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/11).

Mantan Rektor Paramadina ini mengungkapkan, akan melibatkan BUMD atau BUMN dalam penyediaan rumah yang proporsinya tergantung pada lokasi lahan. Secara rata-rata 70 persen diperuntukkan bagi komersil dan 30 persen diperuntukkan bagi MBR. Namun untuk lebih lanjut ia menolak untuk menjelaskan secara rinci.

Sedangkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menekankan, program DP nol Rupiah tidak akan masuk dalam anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Walaupun tidak menyebutkan berapa nilainya, namun politisi Gerindra ini menjelaskan, anggaran untuk hunian murah tersebut telah ada di Rancangan APBD 2018.

"Yang untuk pengadaan DP nol rupiah ada, terpisah khusus, udah ada di anggaran. Nanti kita cek ada atau tidak. Tapi yang sebelumnya diajukan, sebelum kita (berjabat) itu belum ada yang untuk rumah DP nol rupiah, kita ajuin terpisah," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, apa yang ditawarkan oleh Anies-Sandi tak lain dan bukan adalah program rumah susun yang selama ini telah ada.

"Ternyata dari penjelasan gubernur tersebut menunjukkan bahwa rumah tapak dan rumah lapis itu tidak ada. Pidato Gubernur tadi lebih banyak berbicara tentang rumah susun. Penjelasan sangat singkat dan hampir sama dengan sebelumnya termasuk Ok trip dan OK OCE," tegasnya.

Melihat kondisi ini, William mengatakan, Anies-Sandi masih belum siap saat memimpin Pemprov DKI Jakarta. Sebab program mereka yang merupakan janji politik, dia mengungkapkan, masih belum dapat diimplementasikan.

"Dapat disimpulkan bahwa belum ada program gubernur yg siap disajikan atau matang. Semua masih mentah dan perlu pengkajian lebih dalam. Termasuk belum ada pernyataan Gubernur yang berdasarkan kajian akademik untuk mencabut larangan bermotor di jalan protokol. Berarti program gubernur memang belum matang dan terencana," tutupnya. (mdk/fik)