Meski Ahok-DPRD ribut terus, Djarot janji APBD DKI beres 24 Maret

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri belum bisa mengesahkan APBD DKI 2015. Sebabnya, Pemprov DKI dan DPRD masih terjadi dualisme menyikapi APBD 2015 senilai Rp 73,08 triliun itu.

Proses mediasi sudah ditempuh Kemendagri. Tapi dua kubu masih tetap pada pendapatnya masing-masing. Akhirnya pertemuan hari ini tak mencapai satu kesepakatan agar anggaran bisa segera dimanfaatkan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menjelaskan penyebab pertemuan deadlock.

"Tadi Pak Taufik dan Pak Lulung minta rapat klarifikasi mediasi di Kemendagri tidak diteruskan," terangnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/3).

Kemudian, Sekjen Kemendagri menegaskan APBD yang ada di mereka tak ada dua draf, hanya satu dan itu yang diajukan Ahok sebagai gubernur.

"Dalam APBD ini harus mengandung tiga komponen yang mengandung pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan yang dikirim DPRD itu cuma masalah belanja jadi bukan APBD. Jadi yang dibahas oleh Kemendagri itu yang dari pemprov, karena yang mengandung tiga itu semua yang benar," jelasnya.

Soal ngototnya DPRD dengan anggaran yang mereka kirim, Djarot tak mau menanggapi. Menurutnya semua solusi harus diterapkan dan dipilih yang paling pas.

"Solusi ini kan ada batas waktu sehingga ada beberapa opsi kita sampaikan kita ingin ini jadi Raperda jadi yang kita inginkan ada komunikasi ada kesepahaman antara legislatif dan eksekutif. Tapi kalau ini tidak sepaham kemudian Kemendagri akan berikan keputusan berdasarkan hasil evaluasi, kalau memang tidak bisa diperdayakan maka jalan satu satunya ya dikeluarkan pergub," ujarnya.

Tapi Djarot menjanjikan pada warga DKI, konflik ini segera berakhir. Tak hanya itu, anggaran 2015 pun bisa digunakan.

"Paling lambat 1 April udah selesai, APBD 24 Maret sudah gol," janjinya.