Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Meski dilaporkan ke KPK, Ahok tetap perjuangkan lahan Sumber Waras

Meski dilaporkan ke KPK, Ahok tetap perjuangkan lahan Sumber Waras ahok. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ahok, sapaan Basuki, dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pembelian lahan di Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat.

Ahok lantas menjelaskan simpang siur soal kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Dia menyebut persoalan ini dimulai dari temuan BPK yang menilai harga beli terlalu tinggi. Padahal, Ahok merasa nilai belinya sudah benar sesuai dengan NJOP.

Belakangan Ahok juga diminta mengembalikan duit kelebihan bayar yang dianggap tak sesuai harga NJOP di sekitarnya. Tapi Ahok pantang mundur.

"Transaksi sudah terjadi. Ini ada orang BPK juga yang investigasi. Dia tanya 'gimana kalau anda balikin?' Ya engga bisa lah. Dalam tata negara sudah terjadi pembelian. Sudah diakta sama dia harus dibeli kembali. Kalau beli kembali, dia maunya harga tahun lalu. Kalau dia beli tahun lalu, boleh enggak kita jual dengan harga tahun lalu? Enggak boleh. Karena nilai tanahnya sekarang sudah naik," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (21/8).

Dia menilai tak ada yang salah dalam proyek itu. Dia malah mempertanyakan hasil investigasi BPK soal proyek lahan tersebut.

"Coba emang salah di mana kita? Kita sudah jual murah dah negosiasi kok. Makanya saya bilang ini buah simalakama. BPK mau tarik nggak hasil investigasi temuan reviewnya yang salah. Pasti dia nggak mau dong, gengsi dong. Masa BPK salah memberikan dokumen?," paparnya.

Dia pun menanggapi santai laporan warga ke KPK. Karena dalam kasus ini, BPK pun telah melakukan kesalahan fatal.

"BPK udah pasti gengsi dong sekarang. Makanya saya lebih baik ini diproses terus, KPK mau dibawa ke mana, tinggal kita buktiin aja. Salah di mana kasus ini? Iya kan? Toh BPK gak bisa nangkap kita, cuman bisa mengatakan ada kerugian negara," ungkapnya.

"Mendingan kita terus diurusin suratnya beres kan semua biaya dia. Nanti yang menghukum itu bukan BPK, tapi KPK, Jaksa dan Polisi. Makanya saya tanya Bu Tin terima kickback duit engga? Kalau engga terima, ya engga usah takut. Kalau BPK masih ngotot, ya kita bawa aja ke KPK," tuturnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menteri AHY Jamin Bereskan Masalah Tanah IKN Tanpa Rugikan Warga dan Hambat Pembangunan
Menteri AHY Jamin Bereskan Masalah Tanah IKN Tanpa Rugikan Warga dan Hambat Pembangunan

Menteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.

Baca Selengkapnya
AHY Ungkap Trik Pembebasan Lahan di IKN Tanpa Menimbulkan Masalah
AHY Ungkap Trik Pembebasan Lahan di IKN Tanpa Menimbulkan Masalah

AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.

Baca Selengkapnya
KPK Soal SYL Minta Perlindungan LPSK: Diharapkan Bukan Modus Hambat Penanganan Perkara
KPK Soal SYL Minta Perlindungan LPSK: Diharapkan Bukan Modus Hambat Penanganan Perkara

KPK akan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan hukum berlaku.

Baca Selengkapnya
Isu Ahok ‘Kuda Putih’ Jokowi, Ganjar: Dia Teman Saya, Sudah Lama Bersama
Isu Ahok ‘Kuda Putih’ Jokowi, Ganjar: Dia Teman Saya, Sudah Lama Bersama

Ganjar menegaskan, Ahok adalah temannya yang sudah lama dikenal secara baik.

Baca Selengkapnya
AHY Ungkap Masih Ada 2.086 Hektare Tanah di IKN Nusantara yang Bermasalah
AHY Ungkap Masih Ada 2.086 Hektare Tanah di IKN Nusantara yang Bermasalah

AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.

Baca Selengkapnya
KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan
KPK Cegah WNA Bepergian Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan

WNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik

Baca Selengkapnya
2.086 Lahan di IKN Habis HGU
2.086 Lahan di IKN Habis HGU

Nusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.

Baca Selengkapnya
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat

AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.

Baca Selengkapnya
Wali Kota Semarang Hevearita Muncul Setelah Kantornya Digeledah KPK: Saya Tidak ke Mana-Mana
Wali Kota Semarang Hevearita Muncul Setelah Kantornya Digeledah KPK: Saya Tidak ke Mana-Mana

Hevearita menegaskan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Pemkot Semarang tetap berjalan dengan baik meski sedang diterpa isu dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP
Istana Jawab Pengakuan Agus Rahardjo Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP

Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.

Baca Selengkapnya
Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi
Ahok Klaim Beri Masukan untuk Pembangunan IKN tapi Tak Dijalankan Jokowi

Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto Ancam Laporkan ke Dewas KPK, Penyidik Santai
VIDEO: Hasto Ancam Laporkan ke Dewas KPK, Penyidik Santai "Itu Tak Masalah"

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan KPK tidak takut dengan laporan tersebut

Baca Selengkapnya