Follow
Meski dilaporkan ke KPK, Ahok tetap perjuangkan lahan Sumber Waras
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ahok, sapaan Basuki, dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pembelian lahan di Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat.
Ahok lantas menjelaskan simpang siur soal kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Dia menyebut persoalan ini dimulai dari temuan BPK yang menilai harga beli terlalu tinggi. Padahal, Ahok merasa nilai belinya sudah benar sesuai dengan NJOP.
Belakangan Ahok juga diminta mengembalikan duit kelebihan bayar yang dianggap tak sesuai harga NJOP di sekitarnya. Tapi Ahok pantang mundur.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Bagaimana Jokowi memastikan harga TBS tidak naik turun? Sebab, akan diolah langsung di dalam negeri menjadi minyak makan merah.
-
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
"Transaksi sudah terjadi. Ini ada orang BPK juga yang investigasi. Dia tanya 'gimana kalau anda balikin?' Ya engga bisa lah. Dalam tata negara sudah terjadi pembelian. Sudah diakta sama dia harus dibeli kembali. Kalau beli kembali, dia maunya harga tahun lalu. Kalau dia beli tahun lalu, boleh enggak kita jual dengan harga tahun lalu? Enggak boleh. Karena nilai tanahnya sekarang sudah naik," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (21/8).
Dia menilai tak ada yang salah dalam proyek itu. Dia malah mempertanyakan hasil investigasi BPK soal proyek lahan tersebut.
"Coba emang salah di mana kita? Kita sudah jual murah dah negosiasi kok. Makanya saya bilang ini buah simalakama. BPK mau tarik nggak hasil investigasi temuan reviewnya yang salah. Pasti dia nggak mau dong, gengsi dong. Masa BPK salah memberikan dokumen?," paparnya.
Dia pun menanggapi santai laporan warga ke KPK. Karena dalam kasus ini, BPK pun telah melakukan kesalahan fatal.
"BPK udah pasti gengsi dong sekarang. Makanya saya lebih baik ini diproses terus, KPK mau dibawa ke mana, tinggal kita buktiin aja. Salah di mana kasus ini? Iya kan? Toh BPK gak bisa nangkap kita, cuman bisa mengatakan ada kerugian negara," ungkapnya.
"Mendingan kita terus diurusin suratnya beres kan semua biaya dia. Nanti yang menghukum itu bukan BPK, tapi KPK, Jaksa dan Polisi. Makanya saya tanya Bu Tin terima kickback duit engga? Kalau engga terima, ya engga usah takut. Kalau BPK masih ngotot, ya kita bawa aja ke KPK," tuturnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.
Baca Selengkapnya
AHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca Selengkapnya
KPK akan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan hukum berlaku.
Baca Selengkapnya
Ganjar menegaskan, Ahok adalah temannya yang sudah lama dikenal secara baik.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca Selengkapnya
WNA tersebut dicekal terhitung sejak 5 Juli guna mempermudah penyidik
Baca Selengkapnya
Nusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca Selengkapnya
Hevearita menegaskan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Pemkot Semarang tetap berjalan dengan baik meski sedang diterpa isu dugaan korupsi.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP ini dilaporkan waris tanah eks Taman Sriwedari.
Baca Selengkapnya