Meski dukung, Djarot tak akan ikut kunjungan DPRD DKI ke Hong Kong
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung penuh rencana DPRD DKI Jakarta untuk melakukan kunjungan ke Hong Kong. Di mana tujuan keberangkatan anggota DPRD DKI Jakarta itu untuk meninjau tarif Mass Rapid Transit (MRT) dan mempelajari cara pengelolaan serta pengoperasian dari MRT.
"Maka dari itu kemarin DPRD menyampaikan untuk melakukan kunjungan ke Hong Kong. Saya bilang yah silakan. Saya sudah sampaikan kepada MRT dan sudah ada surat dari MRT Hong Kong untuk mengundang pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk datang ke sana," kata Djarot di Balai Kota, Rabu (11/7).
Djarot mengaku telah menerima surat undangan dari MRT Hong Kong beberapa hari yang lalu. Namun dirinya tidak akan ikut dalam kunjungan kerja DPRD DKI tersebut.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Bagaimana MRT Jakarta mengelola kerumunan? MRT Jakarta juga menyiapkan manajemen kerumunan (crowd management) melalui penambahan petugas dan peralatan pendukung seperti pengeras suara dan rambu penunjuk arah di area stasiun.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
"Kami terima 2 3 hari yang lalu ya. Surat itu diajukan kepada kami dan kepada MRT kita. Kan harus ada undangan, kan enggak bisa nyelonong. Masa nyelonong," ucapnya
Menurut politikus PDIP ini, nantinya yang akan pergi ke Hong Kong hanya dari pihak DPRD, Dinas Perhubungan dan juga PT MRT. "Enggak, Dishub mungkin ada juga sama MRT juga dong. Kalau saya enggak lah. Mudah-mudahan kalau ada waktu boleh lah saya ke sana," jelasnya.
Lebih lanjut, kata Djarot, pihak dari Hong Kong menawarkan jadwal kunjungan dari tanggal 7 sampai 9 Agustus 2017. "Aku enggak ke Hong Kong lah, sampean aja yang ke Hong Kong. Waktunya, itu kan juga akan mempengaruhi. Harinya kan juga tergantung sana. Dia menawarkan 7 hingga 9 Agustus. Karena memang di sana tujuannya untuk ketemu sama MRT Hong Kong," katanya
Mantan Wali Kota Blitar menambahkan, kunjungan ke Hong Kong untuk belajar mengenai pengelolaan TOD (Transit Oriented Development). Karena menurutnya Hongkong menjadi negara yang sukses dalam transportasi MRT.
"Karena di MRT di Hong Kong itu sistemnya akan kita tiru. Karena terbukti berjalan dengan sana baik dan pengalaman bertahun-tahun. Yah kalau teman-teman jalan ke sana justru bagus. Supaya beliau mengetahui juga bagaimana pelaksanaannya di lapangan karena selama ini kan dapat cerita doang. Supaya dapat mengetahui sistem yang ada di Hong Kong," tandasnya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Iwan juga menyebut bahwa kajian tersebut tengah dimatangkan agar dua transportasi berbasis rel ini siap dijadikan satu.
Baca SelengkapnyaHeru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaKetua Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ) menyoroti anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak tau perbedaan LRT Jakarta dan Jabodebek
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaKonferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023 digelar di Jakarta Convention Center pada 5-7 September 2023 mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI dan Transjakarta telah menguji coba layanan baru rute Terminal Kalideres-Bandara Soekarno Hatta.
Baca SelengkapnyaPihaknya sudah mendapatkan tiga kajian untuk mengakuisisi KCI.
Baca SelengkapnyaPKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca Selengkapnya