Meski ibu kota dipindah, Sandiaga janji tetap bangun Jakarta

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK mewacanakan memisahkan antara pusat bisnis dan ekonomi dengan pusat pemerintahan. Wacana pemindahan ibu kota negara kembali mencuat. Setidaknya ada tiga provinsi yang tengah dikaji sebagai calon ibu kota Indonesia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Sandiaga Uno tidak ingin masuk dalam polemik pemindahan ibu kota. Dia meyakini, segala kajian dan keputusannya nanti sudah dipertimbangkan dengan baik.

"Kami yakin itu sudah dipikirkan matang-matang oleh para ahli dan diskursus ini bukan pertama kali terjadi sudah beberapa kali. Jadi kita tidak ingin masuk dalam polemik tersebut," kata Sandiaga di kantor DPP PKS Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (16/7).

Wakil Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra ini tak masalah jika nantinya diputuskan bahwa ibu kota negara dipindah. Dia dan Anies Baswedan tetap berjanji membangun Jakarta meski tidak lagi berstatus ibu kota negara.

"Mandat kami adalah bagaimana untuk membangun Jakarta ke depan, apapun keputusannya itu bisa menjadi keputusan bersama," jelas Sandiaga.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait isu pemindahan ibu kota negara. Saat ini ada tiga provinsi yang sedang dikaji sebagai calon ibu kota negara menggantikan Jakarta.

Itu disampaikan Presiden Jokowi dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategis Nasional Pembinaan dan Fasilitasi serta Kerja Sama Akses Reform di Balikpapan Sport and Convention Center di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, kemarin.

"Ada tiga tempat, tiga provinsi yang masuk dalam kajian," kata Presiden Jokowi seperti dilansir Antara.

Namun tidak disebutkan provinsi yang tengah dikaji pemerintah pusat. Sambil bergurau dia menyampaikan alasannya. "Nanti semua orang beli tanah di sana, enggak jadi pindah nanti. Harga tanah melambung," ujarnya.

Meski mengkaji tiga provinsi calon ibu kota, Presiden Jokowi tidak ingin terlalu jauh menyinggung pemindahan ibu kota. Alasannya, masih dalam kajian Bappenas.

"Mengenai ibu kota saya tidak mau singgung itu dulu karena masih dalam kajian Bappenas," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, semua akan dikalkulasi secara detil termasuk dari sisi kebencanaan, keekonomian, dan infrastruktur. "Kemudian biayanya berapa karena menyangkut biaya," tuturnya.

Kepala Negara mengakui banyak negara yang telah memisahkan pusat bisnis dengan pemerintahan, antara ekonomi dengan pemerintahan. Oleh karena itulah Indonesia mulai mengkaji hal tersebut. (mdk/noe)