Follow
Minta PMD Rp 11 triliun, Sekda klaim untuk percepatan program pemerintah
Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengklaim pengajuan penyertaan modal daerah (PMD) BUMD di APBD Perubahan 2018 untuk mempercepat program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Anggaran PMD BUMD DKI tersebut mencapai Rp 11 triliun dan dalam APBD Perubahan 2018.
"Dulu memang BUMD kita dorong untuk mandiri, tapi sejalan dengan waktu. Akhirnya kita jatuh pada skema paling efektif, yakni pemberian PMD untuk mempercepat kebutuhan masyarakat," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (29/8).
Tak hanya itu, dia menyebut, pembangunan sejumlah infrastruktur lebih efektif bila dibandingkan jika anggaran pembangunan dimasukkan dalam anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini mengacu pada pembangunan equestrian, velodrome, light rail transit dan sebagainya.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Bagaimana cara meningkatkan produktivitas? Meningkatkan produktivitas bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui manajemen waktu yang lebih baik, teknik kerja yang lebih efisien, maupun peningkatan kondisi fisik dan mental.
-
Bagaimana Kemenhub meningkatkan kualitas transportasi darat? Dengan tujuan menjadikan jalur darat sebagai akses utama bagi masyarakat, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan mengatasi berbagai tantangan, seperti kemacetan lalu lintas dan polusi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk masa depan.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Bagaimana Singapura membangun infrastruktur? Negeri Ratu Elizabeth ini membangun pangkalan militer, sekaligus infrastruktur dasar untuk cikal bakal kota Singapura masa kini.
"Kalau kita taruh di SKPD ini pasti akan menyulitkan, di sisi lain kita ingin kebutuhan masyarakat ini segera terpenuhi dalam waktu yang tidak lama," ujarnya.
Terdapat delapan BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2018 ini seperti PT Mass Rapid Transit, PT Jakarta Propertindo, PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Sarana Jaya, PDAM Jaya, dan PD Pasar Jaya.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kemendagri mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
Baca Selengkapnya
Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Baca Selengkapnya
Maurits mengatakan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo guna percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah pusat berencana memberikan insentif sebesar Rp10 miliar kepada pemerintah daerah yang bisa mengelola air dengan baik.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca Selengkapnya
Anggaran tersebut untuk 18 paket pekerjaan di IKN, terbanyak untuk infrastruktur jalan.
Baca Selengkapnya
Anggaran infrastruktur ini juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur di IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya
Jokowi berhasil menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 2.700 kilometer (km) untuk mengurangi biaya logistik.
Baca Selengkapnya
Menteri Basuki harap penyelesaian beberapa PSN bisa mundur dari target di semester I-2024, menjadi semester II-2024.
Baca Selengkapnya
Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien.
Baca Selengkapnya
Program ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.
Baca Selengkapnya
Penambahan anggaran terkini digunakan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.
Baca Selengkapnya