Mobil dinas DPRD diganti pelat hitam, BPKAD DKI nilai pelanggaran

Merdeka.com - Sebanyak 101 anggota DPRD yang dibekali mobil dinas oleh pihak Pemprov DKI mengganti pelat merah mobil dinasnya itu dengan menggunakan pelat hitam.

Pantauan merdeka.com, belasan mobil jenis Toyota Corolla Altis yang berjejer di parkiran basement 2 gedung DPRD DKI Jakarta itu, telah berubah plat menjadi warna hitam.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budihartono mengatakan, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan. Menurutnya, pelat mobil yang resmi itu seharusnya mencantumkan lambang dari pihak kepolisian.

"Anggota DPRD boleh mengubah pelat mobil menjadi hitam, asalkan mengajukan ke Polda Metro Jaya. Setelah pelatnya berwarna hitam, STNK-nya berbeda," ujar Heru saat ditemui di gedung DPRD DKI, Jumat (2/10).

"Pelat PQB itu merupakan pelat resmi Pemprov DKI, sehingga tidak dibenarkan mengubah PQB menjadi pelat hitam," katanya menambahkan.

Heru menyebut, apa yang dilakukan pihak DPRD itu adalah sebuah pelanggaran. Dia bahkan menduga, jika pelat-pelat hitam itu bisa saja dibuat melalui jasa pembuatan pelat nomor yang banyak terdapat di pinggir jalan.

Dia bahkan berujar, perubahan pelat nomor itu seharusnya harus melalui koordinasi dengan pihak Sekretariat Dewan, agar perubahan itu bisa dilakukan secara resmi dan sehingga tidak menimbulkan masalah di jalan.

"Polisi sudah tahu kok kalau PQB atau PQ pasti milik pemerintah daerah. Polisi tahu itu pelat merah. Suatu saat nanti kalau disetop terus ribut, kan jadi enggak enak sama yang bawa. Polisi kan pasti melakukan penegakan hukum," ujar Heru

"Seharusnya, jika ingin mengubah pelat nomor mobil menjadi hitam, anggota DPRD harus melakukannya secara terkoordinasi oleh Kesekretariatan Dewan," pungkasnya.