Follow
Monorail mangkrak, Ahok ancam alihkan ke PT Transjakarta
Merdeka.com - Pembangunan monorail yang dikerjakan PT Jakarta Monorail (JM) terlunta-lunta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mengatakan, jika PT JM gagal membangun monorail, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyerahkannya ke PT Transjakarta.
Pelimpahan izin pembangunan dikarenakan segala moda transportasi umum di Jakarta akan dikelola oleh PT Transjakarta. Namun, Ahok menegaskan tidak akan ada ganti rugi kepada PT JM jika telah diambil alih.
"Makanya kita akan melakukan segala cara. Siapa pun yang mau bangun, kita setuju. Tapi kalau nggak selesai, saya tidak mau ganti kamu punya duit. Kamu mau bikin pesawat layang-layang pun kita setuju, asal kamu nggak minta kami keluar uang," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (20/2).
-
Bagaimana Transjakarta dihapus dari aset? Setelah Bus Transjakarta dihapus dari aset Pemprov DKI, artinya armada tersebut sudah selesai secara administrasi.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
Rencana ini merupakan antisipasi, sebab PT JM sudah menyanggupi jika monorail jadi dalam tiga tahun. Akhirnya Pemprov DKI Jakarta memberikan kontrak perjanjian kerja sama (PKS) untuk mengikat konsorsium yang saham terbesarnya dimiliki Ortus Holdings.
"Kan disodorin kontrak, apalagi kalau kamu bilang nggak perlu pakai kontrak, kita kerjakan dulu. Kita sih mau-mau saja. Berarti kamu yakin banget. Kalau nggak ada kontraknya lalu nggak jadi, yang bego kamu. Kok belum ada kontrak sudah mau start saja. Kalau yang ini kita nggak takut lah," jelas mantan Bupati Belitung Timur ini.
Dia menegaskan dalam PKS terdapat persyaratan yang mengatakan, bila PT JM gagal membangun monorel selama tiga tahun, maka bangunan yang tertanam akan menjadi milik Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau PKS dulu kan nggak ada persyaratan itu. Makanya mau kita sodorin kontrak baru. Sekarang sudah diserahkan dan tinggal dibahas mereka. Pokoknya kalau mangkrak, semuanya punya kami. Karena tiang pancangnya ada di atas lahan kami," tuturnya.
"Kalau kita nekat terusin pembangunan monorel, ya untung dong. Karena sekarang sudah setengah jalan. Kalau nggak selesai, saya kasih saja ke PT Transjakarta. Biar dia yang ngerjain. Untung kan," tambahnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pramono Anung berjanji bakal menindak pengembang nakal bila diberi mandat memimpin Jakarta.
Baca Selengkapnya
Basuki menyebutkan bahwa untuk lahan tanah Tol Gilimanuk-Mengwi saat itu dibebaskan pemrakarsa dan sekarang dibebaskan oleh negara.
Baca Selengkapnya
Basuki menerangkan daerah-daerah lain di Indonesia juga banyak mendapatkan proyek pembangunan dari pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Jakpro menuding, LRT Jakarta menjadi salah satu penyebab BUMD tersebut tak kunjung laba atau untung.
Baca Selengkapnya
Pramono Anung, menolak dengan tegas wacana pemindahan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke wilayah Jakarta Utara.
Baca Selengkapnya
Bukan cuma Monas dan GBK, hal serupa berlaku untuk kantor-kantor Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Jakarta.
Baca Selengkapnya
Menurut Pramono, apabila hal ini benar-benar diterapkan, maka kebermanfaatan tidak hanya dirasakan oleh warga Jakarta saja.
Baca Selengkapnya
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca Selengkapnya
Ahok mundur dari Komisaris Utama Pertamina pada masa kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahja Purnama atau Ahok blak-blakan sejumlah masalah di ibukota Jakarta.
Baca Selengkapnya
Budi menyampaikan bahwa negara tidak akan dirugikan dari hasil uji coba kereta otonom di IKN, dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART.
Baca Selengkapnya
Ahok mengatakan penolakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung capres Anies Baswedan.
Baca Selengkapnya