Motor dilarang masuk HI, ITW gugat Ahok

Merdeka.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melarang kendaraan roda dua melintas di Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat mendapat pertentangan dari sejumlah pihak. Bahkan, kebijakan kontroversial tersebut terancam digugat masyarakat Jakarta.

Tim advokasi Indonesia Traffic Watch (ITW) tengah bersiap menggugat Pergub No. 195 tahun 2014 tentang larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin sampai Merdeka Barat. Gugatan ini dilakukan segera setelah pelarangan tersebut mulai dilaksanakan pemerintah.

"Tim advokasi sudah menyiapkan materi gugatan, tinggal menunggu dimulainya pelaksanaan larangan oleh Pemprov DKI, langsung kita ajukan gugatan," kata Ketua Presidium ITW, Robert Edison Siahaan dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (16/12).

Edison menambahkan, gugatan tersebut dilayangkan setelah mendengar banyaknya keberatan yang diungkap pengendara sepeda motor dan penyandang cacat (disabilitas). Mereka menilai, kebijakan tersebut sangat diskriminatif bagi sesama pengguna jalan.

Apalagi, sebelum kebijakan itu dilaksanakan, pemerintah tidak menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya, seperti lahan parkir gratis di kawasan yang dilarang untuk dilintasi sepeda motor. Tak hanya itu, lanjut Edison, gugatan tersebut dilakukan karena alasan Pemprov DKI untuk melarang sepeda motor tidak jelas.

Ketika itu, Ahok menyatakan pelarangan motor di jalan utama di Jakarta untuk mengatasi kemacetan, namun pada kesempatan lain berganti untuk menekan angka kecelakaan. Dia menduga, larangan tersebut sarat dengan aroma bisnis.

"Kami melihat larangan itu sangat kental dengan aroma bisnis semata," keluh Edison.

Berdasarkan data yang diterima lembaga ini, alasan pelarangan motor untuk mencegah kecelakaan tidak valid. Sebab, kecelakaan sepeda motor lebih sering terjadi di jalan ruas jalan yang bukan protokol.

Imbas dari larangan itu, Edison meyakini akan terjadi kemacetan luar biasa di sekitar lokasi pelarangan, di mana para pengendara motor akan berjubel di sekitar jalan penghubung, seperti Jalan Sabang, Wahid Hasyim, Kebon Kacang, Sarinah, dan sekitarnya.

"Akibat larangan Pemprov DKI, masyarakat pengendara sepeda motor akan mengalami kesulitan," pungkasnya.