Mulai hari ini, APBD 2013 dapat diakses di situs Pemprov DKI

Merdeka.com - Mulai hari ini, APBD DKI Jakarta Tahun 2013 sudah dapat diakses di website milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, www.jakarta.go.id. Sebab, langkah itu sesuai komitmen Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam menerapkan transparansi.

"Dengan bisa diaksesnya APBD melalui website masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaannya," ujar Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kominfomas DKI Jakarta, Eko Hariadi di Balai Kota DKI, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (28/2).

Sementara itu, poster yang akan ditempel di setiap kantor RW baru bisa direalisasikan pekan depan. Dalam poster tersebut akan tercantum seluruh kegiatan yang ada di 267 kelurahan dan 44 Kecamatan akan ditempel di setiap kantor RW.

"Untuk poster masih memerlukan waktu untuk pencetakan jadi lebih lama," kata dia.

Dalam penampilan website nantinya akan terpampang seluruh informasi mengenai APBD seperti kode rekening, serta jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sebuah kegiatan. APBD DKI 2013 telah ditetapkan sebesar Rp 49,98 triliun.

Rincian aspek penerimaan tersebut terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 41,53 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 8,45 triliun. Sedangkan aspek pengeluaran terdiri dari belanja daerah sebesar Rp 45,57 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp 4,4 triliun.

Sedangkan, anggaran untuk program unggulan Pemprov DKI Jakarta juga dapat diakses. Pada Tahun 2013 ini, ada 20 program unggulan di antaranya pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), normalisasi sungai dan saluran drainase, serta penataan pembangunan situ, waduk, dan tanggul pengaman pantai.

Kemudian pembangunan flyover (FO) dan underpass (UP) seperti optimalisasi, perluasan, serta penambahan jaringan jalan. Selain itu, missing link seperti pembangunan Terminal Bus Pulogebang, peningkatan pengelolaan bus Transjakarta, pembangunan mass rapid transit (MRT), penataan trayek dan peremajaan angkutan umum berupa pengadaan bus sedang untuk peremajaan angkutan umum serta pelayanan kesehatan masyarakat.

Program berikutnya yakni peningkatan pelayanan pendidikan, pembangunan rumah susun dan infrastrukturnya, penataan kampung dan kantong kumuh, pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), peningkatan pengelolaan air limbah domestik, dan pembangunan dan pengembangan lingkungan cagar budaya.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di tingkat kelurahan, peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, penataan pedagang kaki lima (PKL) di lima wilayah kota, dan peningkatan sarana-prasarana olahraga dan pemuda. (mdk/tyo)