Muncul petisi minta Dubes Yusron Mahendra dipecat karena hina Ahok
Merdeka.com - Ucapan Dubes RI untuk Jepang, Yusron Ihza Mahendra, yang dianggap rasis mengundang respons dari berbagai pihak. Sebagai seorang perwakilan negara, Yusron dinilai tak pantas berkicau kata-kata berbau rasis dalam akun Twitter-nya @YusronIhza_Mhd.
Bahkan protes terhadap Yusron sampai memunculkan petisi 'Pecat Dubes RI Untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra yang Rasis' di change.org. Petisi ini digagas A Setiawan Abadi. Petisi ini ditujukan untuk Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Sejak petisi ini muncul dua hari lalu, sudah 4.868 pendukung yang memberikan tandatangannya. Perlu sekitar 100 lebih tanda tangan lagi untuk mencapai 5.000.
-
Siapa saja yang menandatangani Petisi 50? Dari 50 tokoh yang berani untuk menentang bentuk pernyataan dari Presiden Soeharto itu di antaranya adalah Mantan KASAD Jenderal A.H. Nasution, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, Mantan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, Mohammad Natsir, hingga Syafruddin Prawiranegara.
-
Siapa yang ikut demo? Pada Minggu (17/3), warga di sepanjang Jalan Godean, tepatnya di Desa Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Sleman, bersama satuan Jaga Warga mengadakan arak-arakan dengan membawa banner.
-
Siapa saja yang ikut demo? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Siapa yang membuat surat pernyataan? Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama : Anton SyahputraNISN : 88765463544578Kelas : XI IPS – 3Sekolah : SMA Negeri 1 MedanAlamat : Jl. Amal No. 123, Medan Dengan ini menyatakan mengakui kesalahan yang sudah saya lakukan berupa absen sekolah selama 5 hari berturut – turut tanpa pemberitahuan, terhitung dari tanggal 15 Februari 2020 s/d 19 Februari 2020.
-
Dukungan apa yang diberikan? Dalam kesempatan itu, para relawan memainkan lakon berjudul 'Gatotkaca Wisuda' dengan harapan Ganjar bisa memenangi Pilpres 2024.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
Berikut isi petisi yang meminta adik kandung pakar hukum Yusril Ihza Mahendra itu dipecat.
Dubes RI merupakan wakil bangsa dan negara RI di suatu negara. Dia merupakan pejabat tinggi negara yang terhormat yang diangkat oleh Presiden selaku kepala negara RI yang berdasarkan Pancasila. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara kebangsaan bukan negara berdasarkan ras. Seorang dubes merupakan wajah negara. Sungguh memalukan dan merendahkan marwah negara dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila & Bhineka Tunggal Ika saat Dubes RI untuk Jepang tsb. menyampaikan ide2 rasialisme untuk menyerang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang beretnis Tionghoa di medsos dan media massa. Patut diduga ybs. sedang terlibat untuk mempromosikan kakak kandungnya Yusril Ihza Mahendra yang sedang berusaha menjadi calon gubernur untuk Pilkada DKI 2017. Sebagai dubes ybs telah mencederai dan mendegradasikan kehormatan RI sebagai negara kebangsaan. Atas ujaran2nya yang rasis yang membahayakan persatuan Indonesia, kami mohon agar Presiden Joko Widodo memecat ybs. dan menggantinya dengan seorang dubes yang berwawasan kebangsaan dan mendukung Nawacita.
Seperti diketahui, Yusron yang merupakan adik Yusril Ihza Mahendra memberikan penilaiannya terhadap gaya kepemimpinan Ahok di akun Twitter-nya, @YusronIhza_Mhd. Dia berkicau, gaya Ahok arogan dan dapat menimbulkan kerusuhan atau kesenjangan sosial di kalangan masyarakat kecil dan etnis Tionghoa.
"Jika sayang dengan etnis Cina yang baik, miskin, dan bisa lari ke luar negeri jika ada kerusuhan etnik, mohon Ahok tidak arogan dalam memerintah. Kasihan dengan Cina-Cina lainnya, yang miskin, baik, tidak salah jika mereka jadi korban," cuit akun Twitter @YusronIhza_Mhd, pada Senin, 28 Maret.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka yang tergabung dalam Barisan Relawan Bhineka Jaya melakukan dukungan kepada Ahok untuk menjadi Calon Gubernur DKI yang diusung PDIP.
Baca SelengkapnyaUsai pembacaan tuntutan, pendukung Haris Azhar maupun Fathia berteriak gaduh.
Baca SelengkapnyaDPD Demokrat Jawa Tengah kecewa dengan keputusan rencana duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pasangan capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Baca SelengkapnyaPeristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini sebuah rangkaian dari menurunya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaMassa Aksi Kamisan mendesak penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, perguruan tinggi merupakan cerminan dari kekuatan moral.
Baca SelengkapnyaAlumni Unas mendesak agar lembaga negara netral dalam pemilu 2024
Baca SelengkapnyaMenurut Yusril, gerakan yang ingin memakzulkan Jokowi itu inkonstitusional
Baca SelengkapnyaDKPP sebelumnya merekomendasikan memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari akibat kasus asusila.
Baca SelengkapnyaHasyim Asy'ari sebelumnya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak hormat sebagai ketua KPU RI terkait kasus dugaan asusila terhadap anak buah.
Baca SelengkapnyaYusril Ihza Mahendra buka suara soal gerakan Kelompok Petisi 100 yang meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan menjelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya