Murka Ahok ke anak buah karena tak becus kelola anggaran

Merdeka.com - Beberapa hari terakhir, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok mengaku tidak menerima tamu di kantornya. Alasannya, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait penyusunan dan pengalokasian anggaran di pos-pos program strategis DKI Jakarta.

Ahok berjanji lebih tegas dan fokus mengawasi penyusunan anggaran yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Ahok akan mengawasi penggunaan anggaran dengan mewajibkan semua SKPD memasukkan alokasi anggaran dalam e-budgeting.

Dia mengklaim, langkah ini dilakukan karena tak ingin pencatatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 kembali molor dan dilakukan secara manual. Jika menggunakan sistem manual, Ahok mengaku tidak bisa memantau penggunaan anggaran.

Diakui Ahok, satu tahun pemerintahannya masih banyak masalah krusial yang belum diselesaikan terutama soal penyusunan anggaran. Banyak sekali pemborosan anggaran untuk kegiatan tak terlalu penting seperti yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

"Banyak (yang dievaluasi lagi anggarannya) hampir semua (dinas). Dinas PU (Tata Air dan Bina Marga DKI), Dinas Taman, Dinas Olahraga sama Kelautan sama semuanya. Hampir semua SKPD," kata Ahok.

Merdeka.com mencatat murkanya Ahok soal bobroknya pengelolaan anggaran di DKI Jakarta. Berikut paparannya.

Gila anggaran programmer Rp 57 juta

Kekesalan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta, belum juga usai. Dia marah besar saat melihat ada rancangan anggaran honor tenaga ahli programmer di dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 yang dicantumkan dinas dan suku dinas pendidikan DKI Jakarta.

"Dia masih masukin. Pakai nama apa tahu nggak? Tenaga ahli programmer. Apa? Itu buat scanner. Anak saya 9 tahun bisa lakukan," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (20/11).

Dia makin naik pitam saat melihat usulan honor untuk tenaga programmer ditambah hari kerja dan lokasi pekerjaannya. Bahkan dia mendapatkan info, satu orang programmer bisa mendapatkan sampai Rp 12 juta.

"Satu orang bisa dibayar kerja empat hari Rp 12 juta. Saya bilang gila aja. Ada yang kerja enam hari dibayar Rp 57 juta," tandasnya geram.

Dinas pertamanan kacau balau

Setelah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta kini jadi sasaran kemarahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Pria yang akrab disapa Ahok, mengatakan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin Ratna Dyah Kurniati memboroskan anggaran untuk program-program yang tidak tepat sasaran.

"Wah Taman (Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI) juga kacau. Kacau balau deh," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (20/11).

Pemborosan yang dimaksud adalah saat Dinas Pertamanan ingin membeli bunga seharga puluhan miliar. Ketika ditanya soal persiapan pembibitan, pihak dinas mengaku belum siap. Seharusnya, kata Ahok, sebelum membeli bunga, pembibitannya harus sudah lebih dulu siap.

"Dia pengen beli bunga puluhan miliar buat disulamin. Saya bilang kamu punya pembibitan gimana? Pembibitan belum siap," tegasnya.

Maling-maling kecil

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram dengan cara Dinas Pertamanan dan Pemakaman dalam pengelolaan anggaran. Semisal lelang pembelian bunga tidak dikerjakan sendiri oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI dan malah melimpahkannya pada pihak swasta.

"Makanya taman Jakarta enggak beres-beres saya bilang. Sekarang mereka pakai swasta, enggak mau kerja. Lihat saja banyak pagar yang sudah karatan dan patah," ujar Ahok sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, Jumat (20/11).

Bila lelang pembelian bunga tidak dikerjakan sendiri, Ahok khawatir ada celah permainan pihak swasta. Apalagi anggaran yang dialokasikan untuk pembelian bunga dinilai cukup besar.

"Saya tanya lagi, 'itu mau lelang atau bagaimana? Dia bilang swakelola beli bunga semua diatur penunjukan langsung Rp 200 juta'. Saya bilang, itu sama saja maling-maling kecil gitu lho. Saya enggak mau," tegasnya.

"Saya bilang, buat apa ada insinyur segitu banyak? Saya bilang, lelangnya satu paket gede saja langsung Rp 10-20 miliar. Terus (anggaran) satu sudin (pertamanan dan pemakaman) Rp 30 miliar untuk lelang," tutup orang nomor satu DKI Jakarta ini.

Ada mark up anggaran

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku geram dengan penggunaan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta yang peruntukannya banyak digunakan untuk membuat acara-acara festival. Sebenarnya, Ahok, begitu dia disapa, tidak mempermasalahkan Disparbud DKI banyak menggelar festival. Namun yang membuatnya kesal adalah besarnya anggaran yang digunakan dinilai tidak masuk akal dan ditengarai rentan dimainkan.

"Ya memang itu untuk kota ya begitu. Tapi sekarang prioritasnya kita evaluasi terlalu banyak mark up. Festival enggak salah. Saya bukan anti festival dan anti event-event. Yang saya anti itu, mark up dengan EO," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/11).

"Contoh dia bikin event di TIM pagelaran seni apa. Karena pakai EO, waktu lelang memasukkan membayar sewa waktu lelang, pemasukan membayar sewa teater besar jakarta Rp 300 juta, ada yang paling kecil Rp 400 juta. Sekarang saya tanya, ada enggak sih pemerintah bikin acara, bayar ke pemerintah? Gedung kita. Enggak ada. Dalam Peraturan Daerah tuh enggak ada," tandasnya.

SKPD tidak ngerti skala prioritas

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui, jajaran SKPD DKI belum memahami pengalokasian anggaran untuk pos dan program prioritas Pemprov DKI Jakarta. Masih banyak SKPD DKI asal potong anggaran dinas dengan dalih memenuhi nilai skala prioritas, padahal kurang tepat.

"Dalam menyusun ini, kelihatan teman-teman ini nggak ngerti skala prioritas. Dulu lebih parah, kalau skala prioritasnya nggak cukup, langsung suruh semua SKPD potong 10-20 persen ya, potong-potong. Pengertian berbasis kinerja bukan potong uang. Tapi disusun skala prioritas," katanya. (mdk/noe)