Murkanya Ahok dituding ada barter penggusuran Kalijodo dan reklamasi

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan suap dua raperda tentang reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Sejauh ini, tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam proses pengembangannya, beberapa waktu lalu KPK menggeledah ruang kerja Dirut Agung Podomoro Land, Ariesman Wijaya. Sejumlah dokumen disita, salah satunya soal perjanjian gelontoran uang Rp 6 miliar dari Podomoro untuk Pemprov DKI. Kabarnya, uang itu diberikan Podomoro untuk membiayai operasional penertiban lokalisasi Kalijodo beberapa waktu, termasuk biaya pengerahan personel mulai dari Satpol PP, polisi dan TNI.

Sebagai barternya, DKI menjanjikan penurunan kontribusi tambahan pengembang dari angka yang diusulkan yakni 15 persen. Nilai ini dianggap pengembang sebagai masalah karena mulai 15 dikali NJOP tentu sangat besar. Temuan KPK ini menjadi fakta baru dalam penertiban Kalijodo dan kasus reklamasi yang diselidiki. KPK tengah mencari benang merah dua kasus ini dan dasar dari barter kasus itu.

"Itu sedang kita selidiki juga. Kita sedang selidiki dasar hukumnya barter itu apa. Ada enggak dasar hukumnya," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).

Kabar tersebut membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok geram. Berulang kali dia membantah kabar itu. Bahkan nada bicaranya meninggi ketika ditanya soal adanya kabar soal barter dari Podomoro. Merdeka.com mencatat kemarahan Ahok saat disinggung barter Rp 6 miliar. Berikut paparannya.

Itu jahat banget

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama marah besar setelah beredar kabar ada barter uang miliaran di balik penertiban Kalijodo dan proyek reklamasi. Dia berulang kali menegaskan tidak benar.

"Ini aku nggak tahu kertas ini bener atau nggak. Itu jahat banget. Jadi ini mungkin catatan Podomoro (ke kontraktor), ini jahat banget," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/6).

"Tapi sialan, (ada tulisan) yang telah diterima gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dari Agung Podomoro Land. Kok saya terima (uang)?" jelasnya.

Gua enggak akan mundur

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai beredarnya isu barter Kalijodo dengan reklamasi Teluk Jakarta hanya ingin menyudutkan dirinya. Tetapi Ahok mengaku tidak takut dan tak akan mundur dari posisinya.

Kabar yang beredar, mantan Bupati Belitung Timur itu menerima kontribusi tambahan dari PT Agung Podomoro Land tanpa ada landasan hukum. Sehingga, Ahok berkesimpulan ada yang ingin mencitrakannya dirinya sebagai kepala daerah yang menggunakan kewenangannya untuk meraup keuntungan dari perusahaan pengembang.

"Kalau lu pengen banget gua enggak jadi gubernur, enggak bisa lah. Gua enggak pernah mundur digituin," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/5).

Ahok pun mengutip Surat Amsal 4:18 dalam Alkitab yang isinya 'jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari'.

"Gua sudah bilang, kalau cahaya fajar, rembang pagi, lu enggak bisa tahan dia terang. Itu Ahok," tutupnya.

Saya akan cari yang bocorin

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok marah besar disudutkan perihal adanya isu barter penertiban Kalijodo dengan proyek reklamasi yang disebut-sebut dilakukan PT Agung Podomoro Land.

Ahok menilai, ada pihak-pihak yang menggiring isu dan ingin menjatuhkannya. "Ini sumber dari KPK, berarti KPK harus dicari siapa yang bocorin, saya akan cari," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/5).

Penertiban Kalijodo pakai APBD bukan Podomoro

Beredar kabar PT Agung Podomoro Land mengucur dana Rp 6 miliar untuk membiayai penertiban lokalisasi Kalijodo, beberapa waktu lalu. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdalih isu itu tidak benar.

"Enggak kalau itu, Kalijodo (revitalisasi) justru Sinar Mas Land. Tapi, kalau dia (Podomoro) ada keluarkan uang, mungkin untuk jalan inspeksi segala macam," kata Ahok, sapaan Basuki di sela peresmian Ruang Terbuka Publik Raman Anak (RTPRA) di Cilincing, Jakarta Utara, (12/5).

Menurutnya, semua biaya operasional saat penertiban di Jakarta menggunakan dana APBD. Termasuk untuk kepolisian dan TNI yang ikut mengerahkan bantuan. "Kita ada APBD ada Rp 250.000 per petugas. Per hari uang makan Rp 38.000," tambahnya.

Dipastikannya kembali, untuk revitalisasi Kalijodo akan didanai sepenuhnya oleh Sinarmas. "Mungkin bisa Rp 30-50 miliar," ucapnya.

Di KPK tidak ditanya itu

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan tidak ada pertukaran apapun dalam proses penertiban Kalijodo. Apalagi dikait-kaitkan dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta. "Mana ada barter Kalijodo sih. Makanya itu aku berita juga bingung," katanya.

Lagi pula, dalihnya, saat dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dicecar ihwal gelontoran dana dari PT Agung Podomoro.

"Saya di sono (KPK) juga nggak ditanya gituan. Makanya saya bingung kok bisa beredar isu itu. Kalau membiayai proyek itu memang ada perjanjian, cuma cara nilainya setelah dia selesai pake appraisal, nah beda dengan kasus Semanggi. Jadi kalau kita pengen kerjain apapun silakan kerja nanti nilainya appraisal itu aja, karena kewajiban-kewajiban mereka, jadi kagak ada yang aneh," pungkasnya.