Follow
Naik Rp 1,5 T, ini anggaran komisi DPRD DKI yang disetujui Sumarsono
Merdeka.com - APBD DKI Jakarta tahun 2017 telah disahkan oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan DPRD DKI Jakarta. Salah satu anggaran yang menjadi sorotan adalah kenaikan untuk lima komisi di DPRD DKI.
Menurut data resume mulai dari usulan, revisi hingga hasil pembahasan KUA PPAS 2017, APBD DKI Jakarta menganggarkan untuk kegiatan di lima komisi DPRD DKI.
Untuk Komisi A bidang pemerintahan misalnya, usulan KUA PPAS yang disusun Basuki T Purnama (Ahok) sebesar Rp 3.544.753.784.400, angka ini direvisi oleh Plt Gubernur DKI Soni menjadi Rp 3.925.900.480.587, setelah dibahas di DPRD DKI, disepakati menjadi Rp 4.042.411.401.249. Sehingga selisihnya dari revisi mencapai Rp 116.510.920.662.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Kenapa Desa Sukojati dapat tambahan dana? Selain pengelolaannya baik, Desa Sukojati juga telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi dari KPK. Ini yang menjadi poin plus sehingga mendapatkan tambahan DD lebih besar dari lainnya,' urai Faishol.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
Kemudian untuk Komisi B yang membidangi perekonomian. Awalnya diusulkan Rp 2.710.415.096.256 kemudian direvisi turun menjadi Rp 2.697.836.529.167. Setelah dibahas, disetujui naik menjadi Rp 2.730.789.285.805. Total kenaikannya, Rp 32.952.756.638.
Anggaran untuk Komisi C bidang keuangan juga naik. Usulan awal Rp 393.482.427.389 kemudian direvisi jadi Rp 393.223.329.348. Setelah dibahas, disepakati naik jadi Rp 414.301.968.036. Total kenaikan Rp 21.078.638.688.
Komisi D bidang pembangunan memiliki anggaran yang paling tinggi. Saat diusulkan Rp 15.782.298.103.076, kemudian direvisi turun jadi Rp 14.286.458.162.641. Setelah dibahas disepakati naik jadi Rp 15.643.979.998.971. Total kenaikan yakni Rp 1.357.521.836.330.
Sementara Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat yang turun. Semula diusulkan Rp 11.840.215.143.426. kemudian direvisi naik jadi Rp 12.524.384.384.229, namun setelah dibahas di DPRD DKI turun jadi Rp 12.520.793.262.030. Terjadi penurunan di komisi ini Rp 3.591.122.269.
Jika ditotal secara keseluruhan anggaran di tiap komisi. Maka kenaikan akan terjadi dari revisi yang diajukan Pemprov kemudian dibahas di DPRD dengan total Rp 1.524.473.030.049.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca Selengkapnya
Pada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca Selengkapnya
Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan akan ada penambahan jumlah komisi di DPR.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, kelompok buruh memberikan rekomendasi nilai UMP 2024 sebesar Rp5,6 juta.
Baca Selengkapnya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan, kesepakatan penambahan komisi tersebut agar DPR dapat melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan optimal.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca Selengkapnya