Follow
NasDem nilai hak angket Ahok cacat dan tidak fair
Merdeka.com - Panitia angket telah memutuskan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) salah berdasarkan hasil penyelidikan mereka. Ahok dianggap telah melanggar undang-undang.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai, hak angket yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna cacat sehingga pihaknya menolak untuk melanjutkan proses tersebut ke Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
"Kepada kawan-kawan di fraksi pun saya sampaikan, saya menemukan adanya cacat dalam proses angket ini yang tidak mengundang Gubernur untuk didengar keterangannya," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/4).
-
Apa yang dimaksud dengan 'hak angket' dalam konteks ini? Mahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos. Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan bahwa usulan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berjalan. Menurut Mahfud, penggunaan hak angket DPR menunggu masa sidang di DPR kembali berjalan.
-
Apa yang diinvestigasi dalam hak angket? Hak Angket DPR RI adalah hak yang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah atau masalah yang dianggap penting.
-
Siapa yang mengajukan hak angket? Syarat untuk mengajukan Hak Angket sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 adalah adanya dukungan minimal 25% dari seluruh anggota DPR untuk mengajukan Hak Angket.
-
Mengapa DPR menggunakan hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah.
-
Apa itu hak angket MK? Berdasarkan pengertiannya dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), pada Pasal 79 ayat (3) dijelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
Dia menegaskan, seharusnya panitia angket mendengarkan keterangan Ahok untuk mengklarifikasi temuan kekeliruan tersebut. Karena tidak ada pemanggilan maka, panitia yang dipimpin M Ongen Sangaji dianggap tidak adil.
"Bagi saya ini sesuatu yang tidak fair. Memang menurut rekan-rekan sebagian ya kan enggak wajib. Tapi katanya mau transparansi? Keterbukaan?" tutup Bestari. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Surya Paloh mengakui, NasDem awalnya mendukung usulan hak angket semata-semata karena penghormatan kepada hak konstitusional dimiliki seluruh anggota dewan.
Baca Selengkapnya
NasDem, kata dia menghargai usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Anies bersama ketum partai koalisi perubahan menggelar pertemuan penting
Baca Selengkapnya
Surya Paloh melihat tujuan hak angket kini sudah jauh dari harapan bersama.
Baca Selengkapnya
Tetapi bila nantinya PDIP batal, Fraksi Partai NasDem tetap siap menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Hasyim dalam sidang panel satu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di Gedung I MK RI, Jakarta, Jumat (3/5).
Baca Selengkapnya
Dia pun mengusulkan, agar ada perjanjian dengan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud terutama PDIP.
Baca Selengkapnya
Surya Paloh menyambut baik adanya ajakan hak angket tersebut.
Baca Selengkapnya
Aus meminta agar praduga itu harus direspons dengan cepat oleh DPR.
Baca Selengkapnya
Sementara terkait potensi gejolak akibat hak angket, kata Sudirman, hal itu tidak bisa dikaitkan.
Baca Selengkapnya
NasDem sedang mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi untuk menggulirkan hak angket.
Baca Selengkapnya
Persoalan Pemilu harus dilaporkan ke Bawaslu dan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya