Follow
NasDem protes rapat soal evaluasi RAPBD DKI 2015 tak fokus
Merdeka.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta melakukan rapat evaluasi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk membahas RAPBD DKI Jakarta 2015. Namun, rapat ini tidak membahas draf evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Fraksi NasDem DKI Jakarta Bestari Barus memutuskan untuk keluar dari ruang rapat dan menunggu di luar rapat. Dia menilai, anggota Banggar lainnya memilih untuk membahas program-program yang akan dilakukan masing-masing dinas.
"Ya kalau saya inginnya rapat segera masuk ke materi pembahasan. Ini seperti rapat komisi. Seharusnya fokus pada bundel evaluasi," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/3).
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
-
Kenapa caleg terpilih PDIP mundur? 'Sebelum mereka bertempur ada aturan main itu namanya, mereka (enam caleg) surat pengunduran diri termasuk saya. Sudah proses nanti kalau terjadi permasalahan ini diselesaikan dengan kemenangan di wilayah itu,' kata Sekretaris DPD PDIP Jateng, Sumanto Rabu (5/6).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Kenapa NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang dipecat oleh PDIP? PDIP telah memecat Cinta Mega usai ketahuan diduga main judi slot Politikus PDIP Cinta Mega akhirnya dipecat oleh partai, usai ketahuan diduga bermain judi online slot saat rapat paripurna bulan lalu.
-
Alasan keluar dari grup? Assalamualaikum ikhwan akhwat , aku memutuskan untuk keluar dari grup ini karena ingin fokus pada studi. Mungkin nanti kalau ada kesempatan, aku akan bergabung kembali. Maaf jika ada kata-kata yang mungkin membuat kalian tidak nyaman. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan pada saudara Terima kasih!
Dia mengungkapkan, ada perhatian khusus dirinya terhadap evaluasi Kemendagri. Sebab biaya operasional untuk kelima wali kota tidak boleh dianggarkan. Sehingga, Bestari khawatir evaluasi ini akan berdampak kepada plafon RAPBD DKI Jakarta 2015, senilai Rp 73, 08 triliun.
"Saya konsen itu aja, kalau dihilangkan akan ke mana? Ini diberikan waktu untuk dibahas, karena ada efisiensi apa mungkin akan mengganggu APBD kita. Misalnya ada Rp 10 triliun yang hilang, apakah akan merubahnya? Atau dipindah ke mana?" jelasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Zita absen dalam rapat terkait Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang P2APBD.
Baca Selengkapnya
Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Dasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.
Baca Selengkapnya
Partai NasDem memastikan tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Guspardi menyoroti komisioner KPU. Dia menyebut, dari 7 komisioner, hanya 3 komisioner yang hadir
Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca Selengkapnya
Rapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.
Baca Selengkapnya
PDIP Tak Undang Jokowi & Ma'ruf Amin di Rakernas V
Baca Selengkapnya
Tak diundang dalam Rakernas, Presiden Jokowi menyerahkan ke PDIP selaku tuan rumah acara.
Baca Selengkapnya
NasDem memastikan pihaknya tidak berada di luar kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Baca Selengkapnya
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap kasus hukum yang menimpa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tak dipolitisasi.
Baca Selengkapnya
Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca Selengkapnya