Nestapa kehidupan warga di Kepulauan Seribu

Merdeka.com - Siapapun yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode lima tahun ke depan punya tanggung jawab besar memperhatikan kehidupan warga di Kepulauan Seribu. Persoalan warga cukup pelik dan rata-rata sudah diketahui para calon gubernur dan wakil gubernur saat berkampanye di sana. Mulai dari air bersih sampai urusan kesehatan dan kematian.

Warga bingung karena di pulau yang memiliki 20.000 jiwa penduduk itu tidak punya lahan khusus pemakaman. Tidak hanya lahan pemakaman, urusan mengangkut jenazah dari satu pulau ke pulau yang akan dijadikan lokasi pemakaman pun tak kalah rumit.

"Kalau mau pemakaman harus izin kepada yang punya tanah, sementara ahli waris yang banyak anaknya itu satu mengizinkan, yang lain tidak mengizinkan. Secara agama ini bermasalah," curhat warga di kegiatan Musrenbang di Kantor Kepulauan Seribu, Rabu (22/3).

Ketika ada warga yang meninggal di rumah sakit di Jakarta, keluarga pasti kesulitan membawa jenazah untuk dibawa pulang ke Kepulauan Seribu. Jika keadaan sudah demikian, mereka terpaksa mengangkut jenazah tersebut dengan kapal wisata. Tak jarang, ada penumpang lain yang merasa keberatan jika harus satu kapal dengan jenazah.

Salah satu warga yang tergabung dalam Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Ismed pernah menceritakan, mereka sudah dijanjikan kapal jenazah sejak zaman Gubernur DKI masih dijabat Jokowi. Warga harus merogoh kocek dalam hanya untuk mengangkut jenazah.

"Kapal jenazah sangat penting. Kalau ada yang meninggal sampainya suka lama dan biaya ongkosnya mahal," kata Ismed di Pulau Pramuka, Jumat (9/12).

"Di sini kalau bawa jenazah harus pakai ojek kapal. Orang yang sedang berduka harus mengeluarkan uang banyak untuk ongkos angkut jenazah. Ini miris sekali Pak," keluhnya.

Urusan kesehatan warga pun masih jauh dari harapan. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkejut mengetahui minimnya tenaga kesehatan di rumah sakit yang berada di Kepulauan Seribu. Bahkan, rumah sakit itu hanya memiliki 17 kasur.

"Contohnya di bidang kesehatan, di Kepulauan Seribu cuma ada satu apoteker dan dua dokter," ujar Anies saat menyapa warga Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

Warga juga pernah mengeluh seolah tergusur dari kampungnya sendiri. Sebab, banyak pihak yang menguasai tanah di Kepulauan Seribu secara tak resmi. Bahkan di Pulau Pari, 90 persen lahan dikuasai satu orang.

Bupati Kepulauan Seribu, Tri Joko Sri Margianto pernah menceritakan, salah satu persoalan yang dihadapi warganya adalah minimnya ketersediaan air bersih. Dia berharap penyediaan air bersih di 11 pulau Kepulauan Seribu dapat terpenuhi. Cara yang digunakan untuk memenuhinya dengan menyuling air laut.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama pernah meninjau layanan air di Kepulauan Seribu. Saat ini volume yang dihasilkan penyulingan masih kecil. Sehingga biaya yang dikenakan kepada masyarakat terhitung lebih mahal.

"Kalau produksi itu paling sekitar Rp 13ribu sampai Rp 15 ribu per meter kubik. Bandingkan Rp 15 ribu per liter, ini 20 liter saja Rp 3 ribu kan berat. Ya kan Rp 150 per liter. Jadi kalau produksi banyak bisa Rp 15 per liter," kata Basuki atau akrab disapa Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Senin (30/1).

Permasalahan ketiga adalah pengolahan sampah. Walaupun telah ada sebelas incinerator (tempat pembakaran) sampah di pulau-pulau utama Kepulauan Seribu, namun sampai saat ini hanya tiga alat yang dapat berfungsi dengan baik.