Ngototnya Jokowi buat stadion kelas dunia di atas lahan bermasalah

Merdeka.com - Masih ingat ide Joko Widodo (Jokowi) soal Stadion berkelas Internasional di Jakarta? Ya, stadion BMW-nya, digagas Jokowi di awal pemerintahnya sebagai gubernur DKI Jakarta.

Melihat ke belakang soal proyek mahal ini, saat itu Jokowi memutuskan membangun stadion baru sebagai pengganti Stadion Lebak Bulus yang dijadikan Depo MRT. Kemudian, dipilihlah sebuah lahan luas di Jakarta Utara untuk dijadikan stadion. Diberi nama, Stadion BMW.

Beberapa saat kemudian, niatannya itu ditanggapi bekas Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto. Prijanto meminta Jokowi berhati-hati soal keaslian surat menyurat yang menyangkut tanah itu.

Seolah yakin dengan pilihannya lebih baik, Jokowi memutuskan pembangunan tetap dilanjut. Dia pun berani memberikan tenggat waktu pengerjaan dan nilai proyek.

Singkat cerita, kini proyek itu terkatung-katung. Karena sertifikat tanah yang dimiliki DKI dianggap tidak sah, dan kasus sampai ke hukum.

Berikut cerita ngototnya Jokowi saat perjuangkan pembangunan Stadion BMW yang disebut bermasalah:

Eks Wagub Prijanto jauh-jauh hari katakan lahan pembangunan stadion BMW

Pembangunan stadion internasional Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW) di Jakarta Utara menuai kritik dari mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto. Pasalnya, lahan dari stadion itu dianggapnya bermasalah."Satu hal, waktu pembahasan KUA/PPAS usulan dari eksekutif untuk membangun stadion internasional di BMW itu akan bermasalah, karena tanahnya belum clear and clean. Eh tahun 2013 tetap ada pembangunannya," ujar Prijanto.Dia pun sanksi dengan pelaksanaan pembangunan stadion tersebut. Sebab, pengakuan kepala BPN Jakarta Utara menyebutkan tanah tersebut bermasalah."Itu apakah terlaksana di Tahun 2013 itu saya pesimis, saya rasa tanah belum clear dan saya tahu dan dengar dari kepala BPN Jakarta Utara," katanya.Menurutnya, tanah tersebut jika termasuk dalam Fasilitas Khusus Fasilitas Umum (Fasus Fasum) seharusnya diserahkan kepada pengembang, yakni Agung Podomoro. Namun, kenyataannya yang menangani pengurusan tanah adalah Pemerintah Daerah (Pemda) setempat."Bagaimana mungkin kalau tanah itu Fasus Fasum, Pemda nyalahin aturan. Seharusnya Fasus Fasum itu tanggung jawab pengembang. Yang ngurus itu harusnya bukan BPKD," jelasnya.Prijanto mengatakan, sewaktu Rapat Pimpinan (Rapim) dirinya 2,5 tahun lalu mengatakan bahwa masalah tanah BMW tidak dilanjutkan. Dalam serah terima yang ditandatangani oleh PT Agung Podomoro dengan Gubernur waktu lalu, pada Berita Acara tertulis alamat lahan bukan di lokasi sebenarnya."Dan kalau tahu saat serah terima yang ditandatangani oleh Agung Podomoro dengan Gubernur waktu itu dari Berita Acara judulnya saja alamatnya bukan di situ jauh dan nggak di situ," jelasnya.Dia mengatakan hal tersebut karena sudah melakukan pengecekan sendiri ke Kepala BPN melalui pesan pendek (SMS). Saat pengecekan tersebut, Prijanto memastikan apakah tanah tersebut di sertifikasikan."Karena saya kan ngecek ke kepala BPN Jakarta Utara, bener enggak tanah itu bisa disertifikasikan, dan jawabnya tidak bisa karena tidak clean and clear," katanya.Adapun alamat tanah dalam Berita Acara hanya fiktif belaka. Sebab, setelah dilakukan pengecekan sesuai alamat, ternyata tidak ada. "Tanahnya jauh itu enggak ada, setelah mencari sesuai alamat enggak ada,"katanya.

Jokowi tetap ngotot bangun stadion, rencananya tahun lalu

Meski sudah mendapatkan peringatan demikian, Jokowi memutuskan proyek pembangunan stadion megah berlilit sorban itu tetap dilanjutkan. Tinggal menunggu proses sertifikasi di BPN.Kala itu, Jokowi menargetkan pembangunan bisa dimulai Oktober 2013 dimulai sehingga 2014 lalu bisa ditempati."Oktober sudah mulai pengerjaan. Sudah rampung sudah sertifikasi di BPN. 2014 sudah bisa ditempati," ucapnya.Padahal, Ahok, yang kala itu menjabat posisi wagub sudah memillih menghentikan proyek itu karena ada masalah."Stadion BMW distop dulu karena pengusaha belum kasih sertifikat. Dia ada masalah," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (4/3).Rencananya, anggaran untuk pembangunan stadion tersebut dilakukan secara multiyears, namun awal pembangunan akan dikucurkan sebesar Rp 100 miliar. Karena terkendala sertifikat tanah maka tidak akan bisa memulai kerja."Kita anggarannya Rp 100 miliar di awal untuk mulai stadion itu, ya multiyears. Tapi kalau tanah belom beres kan enggak bisa mulai kerja," tandasnya.

Kemenpora ikut cek lahan BMW yang bermasalah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerap menyebut-nyebut bahwa pembangunan Stadion Bersih, Manusiawi dan Wibawa (BMW) dapat dirampungkan pada tahun 2015. Namun nampaknya hal itu akan sulit terwujud. Pasalnya, tidak ada aktivitas pekerjaan di lokasi tersebut.Stadion BMW diproyeksikan sebagai ganti Stadion Lebak Bulus yang bakal dibongkar untuk keperluan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT)."Saya datang untuk memastikan lahan ini. Ternyata, masalah pembebasan lahannya saja masih bermasalah. Ada sekitar 11,5 hektar yang belum diselesaikan. Karena itu, pemerintah dalam hal ini Kemenpora tidak akan mengeluarkan izin pembongkaran Stadion Lebak Bulus jika lokasi penggantinya belum selesai dan memenuhi persyaratan," ungkap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo ketika melakukan inspeksi mendadak, kala itu."Karena itu, Pemprov DKI benar-benar harus memahami aturan dan masalahnya dengan baik. Apalagi, sebelumnya juga mengatakan sudah ada tiang pancang dan lain sebagainya. Tapi, faktanya bohong belaka," tambahnya.

DKI digugat swasta ke PTUN

Ketua Paguyuban Masyarakat Taman BMW sekaligus Pengacara PT Buana Permata Hijau dan beberapa masyarakat sekitar Stadion BMW yakin mereka pemilik sah tanah itu. Mereka tak takut bila diminta menunjukkan sertifikat.Tigor menyebut, masalah pembebasan tanah BMW belum sepenuhnya selesai. Selain itu, ada beberapa hektar tanah yang belum dituntaskan Pemprov DKI Jakarta."Dari total 26,5 hektar tanah, masih ada yang belum selesai yakni sekitar 11,5 hektar. Salah satu pihak yang memiliki tanah tersebut adalah PT Buana Permata Hijau," kata Tigor."Ketika Gubernur Joko Widodo mencanangkan pembangunan Stadion BMW pada tanggal 28 Mei 2014 lalu, hanya dilakukan secara simbolis dengan hadirnya alat berat. Saat itu masalah pembebasan lahan juga belum semuanya beres," sambung Tigor.

DKI keok lawan swasta di PTUN, siap ke PT

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan Pemprov DKI Jakarta kalah dalam perebutan tanah tersebut. Perkara tanah ini dimenangkan PT Buana Permata Hijau dengan membatalkan Sertifikat No. 250 dan 251 atas nama Pemprov DKI Jakarta.Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah membenarkan bahwa Pemprov DKI Jakarta kalah di PTUN. Tetapi ini bukan akhir. Sebab pihaknya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi."Masak sudah jadi sertifikat kalah, kami akan naik banding?" kata Saefullah.Dengan keputusan PTUN itu, Wagub Djarot Saiful memutuskan menghentikan proyek pembangunan stadion dan mempersiapkan pengacara handal untuk menang di PT."Ya banding dulu, kita selesai dulu satu per satu," kata Djarot di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis (15/1)."Kalau seumpama sudah banding baru kita coba bangun lagi. Kalau dibangun saat ini bahaya," ujar Djarot.