Ngototnya Lulung, siap tempur buat jatuhkan Ahok dari kursi gubernur

Merdeka.com - Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI belakangan memanas. Pemicunya, Rancangan Anggaran Perbelanjaan Daerah (RAPBD) DKI yang diajukan Ahok ke Kementerian Dalam Negeri bukan RAPBD yang sudah diketok palu DPRD DKI.

DPRD DKI lantas mengajukan Hak Angket atas hal itu. Tak mau tinggal diam, Ahok pun membeberkan alasan dirinya menyerahkan draft RAPBD yang bukan disetujui DPRD DKI. Menurutnya, dalam RAPBD tersebut banyak dana siluman.

Jumlahnya sangat fantastis yakni Rp 12,1 triliun. Ahok tak terima banyak penggelembungan dana dalam sejumlah proyek. Pantang mundur, Ahok lantas melaporkan hal itu ke KPK.

Para politikus yang ada di DPRD DKI pun tak tinggal diam. Mereka juga berencana melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri dan KPK atas tudingan pencemaran nama baik dan suap.

Salah satu politikus di DPRD DKI yang lantang melawan Ahok itu adalah Abraham Lunggana. Wakil ketua DPRD DKI ini tak terima atas sikap dan tindakan Ahok yang menuding ada dana siluman dalam RAPBD yang telah disahkan oleh DPRD DKI.

Berikut perlawanan Lulung ke Ahok seperti dirangkum merdeka.com:

Lulung sebut Ahok ketakutan

Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI telah mencabut hak angket untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bahkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang mempertimbangkan untuk menarik suara dalam hak angket.Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana menilai Ahok sedang dilanda kepanikan akibat hak angket. Lulung pun menuding Ahok sudah melakukan lobi-lobi kepada para pimpinan partai politik."Itu tanda rasa ketakutan Ahok dengan komentar-komentar dia (Ahok). Kemudian keliling melobi ketua umum partai-partai untuk membatalkan hak angket," kata Lulung di Balai Kota, Jakarta, Senin (2/3)."Sekarang NasDem besok pasti PKB," imbuhnya.

Lulung pastikan DPRD DKI perkarakan Ahok ke jalur hukum

DPRD DKI berencana melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri dan KPK. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengatakan ada empat hal yang akan ditindaklanjuti.Pertama persoalan etika dan norma yang dilakukan Ahok. Sebab mantan Bupati Belitung Timur tersebut sudah melakukan penghinaan kepada DPRD DKI Jakarta.Abraham atau akrab disapa Haji Lulung tersebut menambahkan, tuduhan Ahok kepada legislatif sebagai maling anggaran sebesar Rp 12,1 triliun tidak berlandaskan hukum. Kemudian, Ahok akan dituntut dengan pemalsuan dokumen APBD DKI Jakarta 2015. Sebab dokumen yang dikirimkan Kemendagri bukan hasil rapat paripurna.Lulung juga mengungkapkan adanya rencana suap sebesar Rp 12,7 triliun kepada legislatif. Ini dilakukan Sekretaris Daerah Saefullah kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi."Dalam anggaran yang diberikan kepada dewan sebesar Rp 12,7 triliun itu. Di antaranya Rp 6 triliun untuk membeli tanah dalam satu tahun. Lah itu besar banget anggarannya. Dan enggak mungkin bisa terserap. Semua ini akan kami tindaklanjuti melalui proses hukum," tegas Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/3).

Lulung sebut Ahok sempat suap dewan Rp 12,7 T muluskan APBD DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengungkapkan, Ahok melalui Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pernah mendatangi kediaman Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Pertemuan itu dilakukan subuh, dan dicurigai saat itulah transaksi suap dilakukan Ahok sebesar Rp 12,7 triliun."Sekda datang ke rumah pimpinan kasih bundel seharga Rp 12,7 triliun. Ini ada tanah dan lain-lain buat DPRD," ungkap Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/3).Dia menambahkan, kabar ini bisa dipertanggungjawabkan karena mendengar langsung dari Prasetyo mengenai kedatangan Saefullah. Tujuan suap itu, untuk memperlancar proses pembahasan APBD DKI Jakarta 2015. Namun, sayangnya tawaran tersebut ditolak seluruh legislatif."Bayangin, tanah apa Rp 6 triliun," ujar Lulung.

Lulung siap lawan DPP PPP demi gulingkan Ahok

DPP PPP telah meminta DPW PPP DKI untuk menarik dukungannya dari Hak Angket Ahok. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengakui telah mendapatkan teguran dari Sekjen PPP versi Muktamar Jakarta Achmad Dimyati Natakusuma. Namun, dia menegaskan tidak dapat mengikuti perintah tersebut."Saya juga tolong dihormati karena saya sedang membela diri, membela lembaga saya, membela pribadi saya. Karena saya sudah dihina dan sudah dihakimi tanpa lewat pengadilan," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/3).Abraham atau kerap disapa Lulung menambahkan, tak ada dana siluman sebagaimana dituduhkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dengan alasan ini dia ingin membuktikan bahwa yang disampaikan Ahok itu salah.Dia mengaku tak gentar jika DPP PPP akan menjatuhkan sanksi terkait sikapnya. Bahkan, dia menyebut sikap Fraksi PPP di DPRD DKI telah sepakat akan tetap melanjutkan hak angket kepada Ahok."Biarin enggak apa-apa yang penting gue jadi orang terhormat dan sejati," tegasnya.