Nyaris Sepekan Pertamina Plumpang Kebakaran, Ahok Belum Beri Komentar

Merdeka.com - Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum berkomentar soal kebakaran di depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/3) lalu. Data sementara, 18 orang meninggal akibat insiden tersebut.

merdeka.com telah mencoba mengontak nomor ponsel Ahok, namun tidak ada jawaban. Hingga hari ketiga kebakaran, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum juga memberikan komentar.

Begitu juga di media sosial resmi miliknya, Ahok yang kini berkiprah di PDIP tak menuliskan status apapun tentang kebakaran tersebut.

Pada era kepemimpinannya, Ahok pernah ingin memindahkan warga Tanah Merah yang bersebalahan langsung dengan Depo Pertamina Plumpang. Salah satu korban paling parah dari insiden tersebut adalah warga Tanah Merah.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, mengungkapkan, masa Gubernur Ahok sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di lokasi Depo Pertamina Plumpang.

"Tetapi sayangnya warga terus menolak hingga akhirnya tidak pernah tercapai kesepakatan. Upaya merelokasi warga oleh Pemprov DKI mendapatkan perlawanan keras dari warga pemukiman sekitar TBBM tersebut hingga akhirnya dihentikan," ujar Deddy.

Janji Politik di Tanah Sengketa

Sengketa lahan di Tanah Merah bukan hal baru. Sudah menjadi sorotan sejak puluhan tahun lalu. Bahkan, Joko Widodo (Jokowi) pernah berkunjung sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Usai terpilih jadi gubernur DKI, atau setahun kemudian, Jokowi menepati janjinya. Tepatnya pada 13 Maret 2013, KTP untuk 1.665 jiwa dan 715 Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan bagi warga di wilayah sana.

Bukan cuma Jokowi, Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga pernah menebar janji politik kepada warga Tanah Merah.

Anies Baswedan pernah berdialog dengan warga Tanah Merah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara sebelum jadi gubernur. Dia menyodorkan kontrak politik dari warga bila sukses memenangkan Pilgub DKI pada 15 Februari 2017.

Dapat IMB

Pada Oktober 2021, Anies Baswedan meresmikan infrastruktur pembangunan Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara. Kendati demikian, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang digunakan masih bersifat sementara.

Anies menegaskan, pembangunan hunian bagi warga Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara, merujuk Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

"Pergub 118 Tahun 2020 bisa lihat file lengkapnya legalitasnya itu prosesnya itu berada di wilayah hukum yang tidak di bawah Pemprov DKI Jakarta. Kewenangan bukan di kita jadi ada proses legal yang sedang berjalan," ucap Anies, Sabtu (16/10).

Anies menjelaskan, IMB sementara sebagai jalan tengah agar warga setempat mendapatkan hak dasar mereka yaitu air dan listrik.

"Kita sebut jalan tengah. Jadi sambil mengikuti itu kami ambil kebijakan tiga tahunan nanti Insya Allah bisa diperpanjang kalau proses legalnya belum selesai jadi kira-kira proses legalnya selesai IMB menyesuaikan dengan keputusan hukum karena sudah menjadi ketetapan hukum nah selama itu belum biarkan ini berjalan menggunakan IMB sementara," jelasnya.

Ahok Sentil Janji Anies

Ahok bahkan pernah menyentil janji politik Anies kepada warga Tanah Merah. Dia ini mengatakan, permasalahan di Tanah Merah bukan perkara mudah.

Mengingat tanah tersebut milik PT Pertamina Persero. Sehingga tidak dapat serta merta berpindah tangan kepada warga yang menduduki tanah negara itu.

"Biasanya, calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data," katanya di Balai Kota DKI Jakarta.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengingatkan, jangan sampai data yang diterima oleh mantan Rektor Paramadina ini keliru. Sebab apabila data yang digunakan keliru, maka janji politik yang telah terucap sulit untuk dapat direalisasikan.

"Jangan sampai, karena datanya dibohongi dari timses, atau bukan dibohongi lah, karena datanya tidak benar akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya," terangnya.

Ahok mengungkapkan, tidak dapat menjelaskan permasalahan apa yang ada di Tanah Merah tersebut. Namun, dia mengharapkan, Anies atau tim suksesnya untuk datang ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) meminta data.

"Pak Anies, timsesnya itu datanglah ke Balkot (Balai Kota) minta ke Bappeda semua. Semua open data semua ada. Kasihan kalau sampai ngomong sesuatu janji sesuatu yang tidak mengerti masalah," tutupnya.

Kata Dirut Pertamina

Menteri BUMN Erick Thohir meminta adanya penataan ulang di wilayah objek vital nasional milik BUMN. Termasuk Pertamina usai kebakaran Depo di Plumpang.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bakal menindaklanjuti perintah tersebut. Nicke berujar, pihaknya akan melakukan penataan ulang di setiap aset vital milik Pertamina. Langkah ini diambil setelah dilakukan identifikasi di setiap titik asetnya.

"Ini sesuai juga arahan dari bapak Menteri BUMN bahwa bukan hanya (Depo Pertamina) Plumpang saja tapi seluruh aset Pertamina dan juga BUMN lain," kata dia di Rumah Sakir Pusat Pertamina (RSPP), Sabtu (4/3).

Tujuan penataan ini, kata dia, untuk memastikan operasional Pertamina bisa aman. Serta memastikan juga keamanan dari aktivitas yang dilakukan masyarakat sekitar obvitnas milik Pertamina. Pascakejadian ini, Nicke mengaku akan langsung melakukan evaluasi.

"Ini perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk melihat penataan yang lebih baik lagi, memastikan bahwa masyarakat aman, operasi kami juga aman. Jadi ini memang kami akan lakukan mengenai evaluasi sesuai dengan arahan dari bapak Menteri BUMN," tegasnya.