Ogah tiru Ahok, Plt Gubernur DKI pilih salurkan bantuan pakai sistem
Merdeka.com - Baru beberapa minggu menjabat, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono sudah mendapatkan banyak pengaduan dari warga. Pria yang akrab disapa Soni mengaku akan mulai membatasi diri ketika menerima aduan warga.
Sumarsono menyatakan tidak akan mengikuti jejak Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mau secara pribadi membantu warga yang punya masalah ekonomi.
Sumarsono menjelaskan dia adalah birokrat, bukan politisi yang harus cari muka kepada warga.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kenapa Ahok ingin jadi pejabat? Pesan Sang Ayah Pengalaman sering diperas oknum pejabat membuatnya terobsesi ingin menjadi pejabat. Ditambah pesan dari sang ayah sebelum meninggal. Pesan ini juga mendorongnya untuk jadi pejabat yang jujur dan membawa perubahan positif.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politik? Ahok pun memutuskan untuk masuk ke politik. Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Bagaimana cara Pj Bupati Jombang membangun komunikasi dengan warga? 'Saya menyadari waktu dan tenaga pastinya ada batasnya untuk bisa menjangkau layanan bagi seluruh warga masyarakat Jombang. IG Saya terbuka untuk dikirimi pesan, saran, nasihat dan masukan terkait untuk kebaikan dan pembangunan Kabupaten Jombang. Bisa lah untuk Dumas Informal,' ungkap Pj Bupati yang alumnus S2 Psikologi UI ini.
"Kalau saya ini kan birokrat sedangkan Pak Ahok adalah politisi, jadi kan beda treatment-nya ke masyarakat. Kalau saya profesional saja, ngasih bantuan sesuai dengan koridor sebagai pemerintah daerah," kata Sumarsono di Balai Kota, Selasa (15/11).
Ketika Ahok masih aktif menjabat sebagai Gubernur DKI, banyak warga yang datang mengadu meminta bantuan masalah keuangan mulai dari bayar kos, bayar SPP, pengobatan, bahkan tiket untuk pulang kampung. Dan biasanya Ahok memberikan bantuan dari dana operasional.
Sumarsono menjelaskan jika memang ada warga yang perlu dibantu financialnya harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Saya lebih suka kalau bantuan itu dilakukan dalam sistem SKPD tidak langsung diberikan oleh saya. Jika segala permasalahan bisa diselesaikan oleh SKPD, maka warga tidak perlu jauh-jauh datang langsung ke Balai Kota untuk curhat," tuturnya.
Sumarsono menyatakan Pemprov DKI bukan tidak mau menangani semua keluhan warganya, kalau ada yang perlu diberikan bantuan maka akan dilakukan sesuai sistem. Misalnya jika ada warga yang rumahnya terancam roboh, maka bantuan akan diberikan secara selektif. Cara ini dinilai akan lebih mendidik masyarakat yang meminta bantuan.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 2014 silam
Baca SelengkapnyaHeru mengaku akan menelusuri aduan tersebut dan menindak oknum tersebut jika seorang aparat.
Baca SelengkapnyaMenurut Pramono, Ahok merupakan sosok yang tegas dan berani dalam mengambil suatu kebijakan.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaCalon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono menjanjikan akses warga Jakarta untuk mengadukan persoalan secara langsung ke kantor Gubernur Jakarta.
Baca SelengkapnyaOleh karena itu, keputusan apakah kasie tersebut akan dicopot dari jabatannya masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.
Baca SelengkapnyaAduan tersebut, klaim Heru, akan dijadikan evaluasi PPDB tahun depan.
Baca SelengkapnyaMelalui program 'Lapor Mas Wapres', Gibran membuka pintu Istana Wakil Presiden untuk masyarakat umum yang ingin menyampaikan keluhan, saran maupun gagasan.
Baca SelengkapnyaProgram serupa juga pernah Ridwan Kamil terapkan di rumah dinas saat menjabat Gubernur Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaSelain dicurhati sopir truk mengenai maraknya aksi premanisme, Pramono juga mengaku dikeluhkan masyarakat yang memiliki usaha UMKM katering.
Baca SelengkapnyaMenurut Bobby, seluruh partai berhak mencalonkan nama-nama di Pilkada Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaGembong juga menyoroti kebijakan Heru mengenai slogan baru Jakarta yang diluncurkannya.
Baca Selengkapnya