Ombudsman DKI Sebut Libur Panjang Bebani Pemerintah Daerah

Merdeka.com - Libur panjang yang ditetapkan pemerintah dianggap hanya membebankan pemerintah daerah. Ancaman lonjakan kasus positif Covid-19 sekaligus klaster penularan di keluarga telah diwanti-wanti pemerintah daerah.

"Ini contoh kebijakan pusat tapi yang tanggung jawab pemerintah daerah," ujar Ketua Ombudsman perwakilan DKI Jakarta, Teguh P Nugroho, Jumat (30/10).

Dia menuturkan, sedari awal pemerintah pusat cenderung menerapkan herd immunity di masa pandemi Covid-19. Meski tidak secara terang-terangan dilakukan, namun menurut Teguh, sikap tersebut bisa terlihat dari rangkaian langkah-langkah yang diambil.

Dengan cara seperti itu, kata Teguh, penanganan pandemi Covid-19 di daerah menjadi terbatas karena harus menyesuaikan kebijakan pusat. Misalnya saja, Teguh menyebutkan, beberapa kebijakan Pemprov DKI mulai berorientasi pemulihan ekonomi, dibanding terus meningkatkan kapasitas pelacakan potensi penularan Covid-19.

Kendati demikian, ia menyadari hambatan Pemprov DKI juga terjadi akibat minimnya anggaran, dan kompetensi.

"Ini soal limitasi dan kompetensi. Pemprov memiliki keterbatasan kewenangan, keterbatasan anggaran dan SDM. Walaupun terlihat juga adanya tekanan agar arah kebijakan saat ini mulai difokuskan ke ekonomi. Jadi sebenarnya ini herd immunity secara halus," tuturnya.

Protokol Kesehatan Ketat

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan saat menghabiskan waktu libur panjang akhir Oktober 2020. Seperti halnya penggunaan masker.

Dia mengatakan, keluarga merupakan salah satu klaster penyebaran Covid-19 tertinggi. Saat libur panjang sejumlah masyarakat juga memilih menghabiskan waktu untuk berkumpul bersama keluarga besar ataupun liburan.

"Saya anjurkan kepada seluruh masyarakat, jangan karena merasa keluarga, kemudian masker dicopot. Karena itu merasa keluarga, rasanya aman, lalu maskernya tidak dipakai," kata Anies di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan hal tersebut guna meminimalisir penyebaran virus corona atau Covid-19. Sebab virus tidak memilih lokasi penyebaran di masyarakat.

"Virusnya tidak memilih lokasi penularan, lokasi penularan itu justru kebanyakan di ruang ruang private, bukan di ruang ruang publik saja," jelasnya.