Ombudsman Temukan Masalah PPDB DKI: Server Down dan Kolom Asal Sekolah Tak Muncul

Merdeka.com - Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho menyebutkan pihaknya sampai saat ini telah menemukan dua masalah dalam pelaksanaan hari pertama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 di DKI Jakarta. Teguh menjelaskan masalah pertama terkait server down akibat banyaknya para calon siswa yang mendaftar pada hari pertama. Banyak orangtua yang berlomba untuk mendaftarkan putra-putrinya terlebih dahulu, agar menghindari kuota penuh.

"Sudah ada dua temuan yang paling menonjol, pertama kemampuan server dalam mengatasi tingginya traffic pendaftaran sehingga orangtua mengalami kesulitan untuk mengakses laman pendaftaran," kata Teguh saat dikonfirmasi, Senin (7/6).

Dia pun memastikan bila kesulitan mendaftar para siswa bukan karena faktor permasalahan internet yang kurang memadai. Akan tetapi, karena sarver yang down akibat banyaknya akses yang dilakukan secara bersamaan.

"Pastinya bukan karena leletnya internet dari pihak orangtua karena infrastruktur internet jakarta sangat memadai," terangnya.

Masalah kedua, lanjut Teguh, adanya keluhan dari orang ua murid terkait kolom asal sekolah yang tidak kunjung muncul. Menurut dia, hal ini juga menghambat proses pendaftaran yang dilakukan orangtua murid.

"Kedua, ada keluhan dari orang tua siswa terkait kolom asal sekolah yang tidak kunjung muncul," ujarnya.

Dua masalah itu yang ditemukan Ombudsman DKI, kata Teguh, merupakan suatu masalah klasik yang sudah pernah terjadi pada pelaksanaan PPDB dua tahun lalu.

"Disdik DKI harus segera menyiapkan mitigasi agar problem ini bisa segera diantisipasi," imbaunya.

Sebelumnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 di DKI Jakarta dimulai hari ini, Senin (7/6), pembukaan ini pun tersedia untuk para siswa pada jenjang setiap tingkatan jenjang pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana menjabarkan, di DKI terdapat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri (SPAUDN) sebanyak 113, Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 1.322, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) sebanyak 292, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebanyak 115, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebanyak 73, Sekolah Luar Biasa Negeri (SLB) sebanyak 13, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 39.

Adapun total daya tampung untuk SMP Negeri dibandingkan dengan lulusan dari SD Negeri dan Swasta serta Madrasah hanya dapat mengakomodir 47.33% peserta didik, sedangkan total daya tampung SMA Negeri dan SMK Negeri dibandingkan dengan lulusan dari SMP Negeri dan Swasta serta Madrasah hanya dapat mengakomodir 33.66% peserta didik.

“Dengan daya tampung yang terbatas dan sebaran sekolah yang tidak merata, di mana terdapat 168 Kelurahan tidak memiliki SMA Negeri dan 86 Kelurahan tidak memiliki SMP Negeri, maka harus diterapkan berbagai seleksi PPDB. Dinas Pendidikan telah melakukan persiapan untuk membentuk aturan PPDB yang paling sesuai dengan melakukan kegiatan uji publik agar mendapatkan masukan dari para pakar, praktisi, Birokrat, akademisi dan stakeholder pendidikan serta perwakilan orangtua dalam penyusunan kebijakan PPDB Tahun 2021/2022,” terang dia dalam keterangan, Senin (7/6).