Ongen Sangaji tegaskan dukungan Hanura buat Ahok sesuai AD/ART

Merdeka.com - Ketua Fraksi Hanura di DPRD DKI, Muhammad 'Ongen' Sangaji, mengaku sudah menerima surat pengunduran Wakil Ketua DPS Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Hanura DKI Jakarta, Rachmat HS dan Wakil Ketua Bidang Pembinaan Legislatif dan Eksekutif, Bustami Rahawarin sebagai kader partai.

Pekan kemarin, keduanya menyatakan mundur sebagai kader dan pengurus Hanura Jakarta lantaran kecewa setelah partainya yang dinaunginya mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang.

"Dengan dia menyampaikan itu secara prosedural, mereka sudah resmi mengundurkan diri," kata Ongen saat dihubungi Senin (28/3).

Selain menerima surat pengunduran diri sebagai kader partai, Ongen juga menepis tudingan Rachmat yang menyebut keputusan Hanura mendukung Ahok tidak mengikuti mekanisme dan prosedural jelas yakni survey ditingkat ranting. Menurut Ongen, sikap dari para kader itu sudah dilaporkan dalam laporan hasil rapat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura.

"Kan DPP yang survei, Jakarta itu prioritas utama. Kemarin hasil Rapimda DPC-DPC menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan rapat pimpinan cabang, pada prinsipnya semua setuju dengan keputusan itu. Kan kita punya laporan pandangan umum masing-masing ketua DPC," tegasnya.

Ongen menambahkan, sudah ada bukti tertulis berupa tanda tangan dari ketua dan sekretaris DPC hingga kader tingkat ranting memberikan persetujuan untuk memberikan dukungan kepada Ahok. "Ada bukti, ada tertulis, ada rapat pimpinan daerah, masing-masing DPC menyampaikan mereka telah melakukan rapat pimpinan cabang, dan kemudian seluruh PAC bahkan ranting sepakat mendukung Ir. Basuki Tjahaja Purnama, apa lagi? Kan ada bukti, ada tanda tangan ketua dan sekretaris," tandasnya.

Diketahui, Rachmat HS dan Bustami Rahawarin menolak mengikuti Ketua Umum Hanura, Wiranto untuk mendukung Ahok dalam Pilgub 2017 mendatang. Keduanya mempertanyakan keabsahan deklarasi Hanura mendukung Ahok di Pilgub Jakarta.

"Kemarin itu (deklarasi dukungan ke Ahok) tidak sesuai dengan AD/ART. Tidak sah itu keputusannya, penetapan Ahok itu tidak sah," ujar Bustami di Sarinah, Jakarta, Minggu (27/3).

Menurut Bustami, sesuai mekanisme partai, harusnya secara struktural penjaringan melalui ranting PAC, DPC, sampai DPD. Lantas setelah itu DPD merekomendasikan agar diadakan Rapimda. Jika tak ada nama Ahok yang disaring atau diusulkan DPD, maka DPP Hanura tidak akan bisa mendukungnya.

Sedangkan dalam penjaringan di tingkat DPD sendiri melalui survei. Presentase suara tersebut didahulukan dari pemilih tetap yang dalam Pilkada kemarin memilih Hanura sebagai wakilnya di DPRD DKI Jakarta. Setelah itu barulah merumuskan dalam Rapimda, siapa yang akan diusulkan untuk dipilih oleh DPP.

Menurut Bustami, di periode Pilkada sebelumnya, Hanura selalu patuh pada mekanisme partai. "Baru kali ini saja (tak patuh). Pada yang lalu diputuskan Rapimda," ucapnya.

Sedangkan Rachmat mengaku bingung bagaimana bisa partainya mendukung Ahok dengan cara mengambil keputusan yang instan. Mekanisme pemberian dukungan untuk calon gubernur DKI Jakarta pun diputuskan lebih cepat dari daerah lainnya. Bentuk pengistimewaan ini menurut Rachmat memunculkan penolakan dari kader dan pengurus di daerah lain.

"Banyak sms ke saya dari seluruh teman-teman saya yang ada di Indonesia, kenapa Partai Hanura mendukung Ahok. Ini dari pendekatan ke-Indonesiaan saja tidak sesuai apalagi pendekatan agama. Karena jargon hati nurani tidak pas dengan karakter Ahok," tandasnya.