Organda DKI Setuju Usulan Transportasi Umum Dipakai Antar Jemput Karyawan BUMD & PNS
Merdeka.com - Ketua Organda DKI, Shafruhan Sinungan, mendukung usulan perusahaan otobus (PO) mengubah skema bisnis transportasi umum di masa tatanan normal baru. Tidak lagi sebagai angkutan umum, melainkan moda antar jemput bagi ASN, karyawan BUMN atau BUMD.
"Saya mendukung, jadi kalau pun misalnya beberapa angkutan ini dialihkan untuk antar jemput karyawan, baik itu ASN, BUMN, atau karyawan swasta, tentunya lebih bisa terkontrol, protokol kesehatan jadi tetap bisa dilaksanakan secara efektif," ujar Shafruhan, Selasa (2/6).
Shafruhan menjelaskan, skema seperti ini patut dijalankan mengingat Jakarta masih sebagai episentrum penularan virus Corona dan belum menunjukkan tanda landai. Kendati normal baru diberlakukan di Jakarta, akses mobilitas warga tetap terbatas.
-
Bagaimana transportasi di Jakarta berkembang? Pelbagai angkutan umum berteknologi manual hingga mesin pernah menghiasi jalanan ibu kota. Selain kereta yang semula berfungsi mengangkut hasil bumi dan menjadi alat transportasi, angkutan umum di DKI Jakarta masih mengandalkan tenaga manusia dan binatang yakni delman dan becak.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Dimana kemacetan semakin parah di Jakarta? Kondisi kemacetan lalu lintas kendaraan pada jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Jakarta
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
-
Kenapa kemacetan di Jakarta semakin parah? Indeks kemacetan DKI Jakarta naik dari peringkat ke-46 menjadi posisi ke-29 kota termacet di dunia. Berdasarkan riset TomTom InterInternational.
Untuk itu, Shafruhan menilai wacana ini perlu dibicarakan bersama antara pengusaha dengan pemerintah.
"Makanya supaya ini bisa ketemu, harus bertemu dulu pemerintah dan pelaku usaha terutama perusahaan-perusahaan besar, dan angkutan jalan bersama Organda," imbuhnya.
Organda, kata Shafruhan, menyatakan kesiapannya menyediakan armada-armada untuk menjalankan bisnis dengan skema antar jemput tanpa mengurangi protokol penularan Covid-19.
"New normal itu kan dalam rangka ingin tetap menggerakkan roda perekonomian. Salah satu indikator pendukungnya itu transportasi karena menyangkut mobilitas masyarakat tapi kan tetap terbatas, kapasitasnya cuma 50 persen," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengguna Mass Rapid Transit (MRT) kini dibebaskan untuk tidak menggunakan masker.
Baca SelengkapnyaKota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaTransJakarta telah menyiapkan beberapa langkah antisipasi salah satunya mempercepat waktu kedatangan bus.
Baca SelengkapnyaSeluruh ASN eselon empat ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik guna mengurangi polusi di Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaPembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaDirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, bila melihat dari indeks kemacetan, untuk kondisi ideal di Jabodetabek berada pada angka 35 persen.
Baca SelengkapnyaHal ini juga dinilai menjadi salah satu hambatan upaya mengurangi tingkat emisi karbon dari sektor transportasi.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengatakan, akan menghidupkan kembali sejumlah trayek JakLingko yang ditutup.
Baca SelengkapnyaZulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca SelengkapnyaDriver ojek online berharap pemerintah melakukan langkah penanggulangan konkret terkait polusi udara yang sudah bertahan dalam kurun satu pekan lebih ini.
Baca SelengkapnyaMenurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca Selengkapnya