Organda minta pemerintah jangan cuma berani tindak Metro Mini

Merdeka.com - Keberadaan angkutan berbasis aplikasi Uber sempat mendapat keras. Bentuk penolakan terhadap angkutan aplikasi dilakukan seperti Organda DKI, Ditlantas Polda Metro dan Dinas Perhubungan.

Alasannya, mobil yang dipakai untuk aplikasi Uber tak menggunakan pelat angkutan. Lebih tepat mirip angkutan gelap. Sikap serupa tapi tak terjadi pada angkutan di bawah aplikasi Grabtaxi. Padahal, salah satu layanan Grabcar mereka juga mengangkut penumpang menggunakan mobil dengan pelat hitam.

DPP Organda berdalih pihaknya tak tebang pilih mengkritisi dalam sistem transportasi.

"Kami dari Organda tidak fokus terhadap satu dua perusahaan. Kami minta kepada pemerintah bersikap tegas dan sama jika ada angkutan resmi yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan apalagi kalau ada angkutan yang ilegal tidak sesuai dengan undang-undang," ujar Ketua Umum DPP Organda Andrianto Djokosoetono, saat ditemui di Wisma PMI, Jalan Wijaya I, Jakarta Selatan, Senin (21/12).

"Aplikasi online itu kan sangat baik, tapi tatkala mereka yang mewadahi angkutan yang tadinya ilegal untuk mereka pasarkan otomatis sudah punya iktikad tidak baik. Ini pilihan mereka tentang kendaraan apapun yang dijajakan itu pilihan mereka," tambahnya.

Ditegaskan dia, pihaknya hanya merasa heran bagaimana semua angkutan berbasis aplikasi seperti Uber, Grabtaxi bisa menjadi angkutan sementara tak diatur di UU.

"Ini bukan masalah ditutup atau tidak, kita menyarankan agar semua mengikuti aturan. Metro Mini izinnya kurang tegaskan. Tapi jangan cuma Metro Mini aja yang ditegaskan, jangan cuma taksi diperiksa, jangan cuma bajai, jangan cuma angkut. Kan masih banyak angkutan ilegal yang lain. Harus ada keseimbangan antara yang ditertibkan bukan hanya menyatakan angkutan umum," tegasnya.

"Intinya, untuk transportasi Organda menyarankan buat integrasi dan penegakan hukum," pungkasnya.