Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PAN Dukung Jakarta Berlakukan Lockdown Akhir Pekan

PAN Dukung Jakarta Berlakukan Lockdown Akhir Pekan DKI Jakarta Batasi Jam Operasional KRL. ©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta mendukung usulan lockdown akhir pekan. Anggota fraksi PAN Lukmanul Hakim, menilai perlu ada terobosan untuk meredam kasus positif Covid-19 di ibukota yang terus melonjak.

"Mohon diperhatikan, per kemarin ada 3.567 kasus positif baru di DKI. Jadi totalnya sudah lebih 280 ribu kasus. Tidak akan selesai kalau begini-begini saja. Harus ada terobosan aturan," kata Lukmanul, Kamis (4/2).

Anggota Komisi A DPRD DKI itu berpandangan, lockdown akhir pekan lebih efektif dibanding kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dianggap tidak efektif. Ini bahkan sudah diakui sendiri oleh Presiden Joko Widodo.

Orang lain juga bertanya?

Belajar dari pengalaman PPKM, Lukmanul meminta agar lockdown akhir pekan disertai dengan penegakan hukum yang lebih tegas.

"Pokoknya harus tegas, selama Sabtu-Minggu, warga tidak boleh keluar rumah kecuali untuk urusan mendesak. Ini penting, karena weekend memang periode yang paling tinggi mobilitas warganya," tambahnya.

Meski sudah ada lockdown akhir pekan, tapi PPKM atau PSBB di Jakarta harus diteruskan. Sehingga keduanya bisa saling melengkapi dan mencapai sasaran yang diinginkan.

"PSBB harus tetap ada. Jadi di hari kerja masyarakat dibatasi dengan PSBB, Sabtu-Minggu tambah diperketat lagi dengan lockdown akhir pekan," imbuh Lukman.

Seperti diketahui, wacana lockdown akhir pekan yang pertamakali digagas oleh fraksi PAN di DPR semakin menguat. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berjanji Pemprov DKI akan mengkaji opsi ini, sambil berkordinasi dengan pemerintah pusat.

"Nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR (untuk lockdown) dimungkinkan," kata Riza Selasa (2/2).

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
ASN DKI Bakal WFH 50 Persen 3 Bulan, PDIP Sentil Heru Budi: Apa Enggak Kelamaan?
ASN DKI Bakal WFH 50 Persen 3 Bulan, PDIP Sentil Heru Budi: Apa Enggak Kelamaan?

Kebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.

Baca Selengkapnya
Kurangi Polusi Udara, Luhut Perintahkan Seluruh Kementerian WFH
Kurangi Polusi Udara, Luhut Perintahkan Seluruh Kementerian WFH

Luhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.

Baca Selengkapnya
Kurangi Polusi Udara, ASN DKI Jakarta WFH Mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023
Kurangi Polusi Udara, ASN DKI Jakarta WFH Mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023

" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan

Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Usul Bentuk Pansus Polusi Udara Jakarta, Apa yang Mau Didalami?
DPRD DKI Usul Bentuk Pansus Polusi Udara Jakarta, Apa yang Mau Didalami?

Usulan Pansus Polusi Jakarta muncul setelah menerima tuntutan dari warga

Baca Selengkapnya
Heru Budi Minta Lurah dan Camat Hafalkan Lokasi Dilarang Pasang Alat Peraga Kampanye
Heru Budi Minta Lurah dan Camat Hafalkan Lokasi Dilarang Pasang Alat Peraga Kampanye

Berdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk memasang APK.

Baca Selengkapnya
Cabut Aturan Anies, Heru Budi Aktifkan Lagi Tarif Retribusi Rusun di Jakarta
Cabut Aturan Anies, Heru Budi Aktifkan Lagi Tarif Retribusi Rusun di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Polusi Udara Jabodetabek Menggila, DPR: Amdal Industri Sekitar Jabodetabek Harus Diperiksa!
Polusi Udara Jabodetabek Menggila, DPR: Amdal Industri Sekitar Jabodetabek Harus Diperiksa!

Daniel mengatakan, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara.

Baca Selengkapnya
Cara Heru Budi Awasi ASN DKI WFH: Saya Video Call, Kamu di Mana?
Cara Heru Budi Awasi ASN DKI WFH: Saya Video Call, Kamu di Mana?

Menurut Heru, pengawasan terhadap ASN DKI yang sedang WFH telah dilakukan secara maksimal.

Baca Selengkapnya
PAN DKI soal Kualitas Udara Jakarta Buruk: Sekarang Makin Parah, Sekali Sakit Lama Sembuhnya
PAN DKI soal Kualitas Udara Jakarta Buruk: Sekarang Makin Parah, Sekali Sakit Lama Sembuhnya

Dampak kesehatan disebabkan dari buruknya kualitas udara Jakarta sebagai suatu hal yang tidak biasa

Baca Selengkapnya
Macet Jabodetabek Kian Parah, Polisi: Indeksnya Sudah 53 Persen, Normal 35
Macet Jabodetabek Kian Parah, Polisi: Indeksnya Sudah 53 Persen, Normal 35

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan, bila melihat dari indeks kemacetan, untuk kondisi ideal di Jabodetabek berada pada angka 35 persen.

Baca Selengkapnya