PAN: Pemprov DKI Tetap Bisa Mengontrol Penjualan Miras Tanpa Harus Punya Saham

Merdeka.com - Ketua fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto menganggap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap bisa mengendalikan peredaran minuman beralkohol tanpa harus memiliki saham di PT Delta Djakarta, Tbk. Terpenting, Pemprov DKI melibatkan masyarakat dalam pengawasannya.

"Sebagai regulator, Pemprov tetap bisa mengontrol penjualan minuman beralkohol tanpa harus memiliki saham di perusahaan bir," kata Bambang, Kamis (4/3).

Dia mengingatkan Pemprov DKI lebih memberikan porsi besar kepada masyarakat tentang rencana penjualan saham di perusahaan produsen minuman beralkohol itu.

Sebab menurut Bambang, Pemprov DKI kerap bertutur rencana divestasi saham DLTA terganjal restu DPRD. Untuk itu, imbuhnya, suara-suara masyarakat perlu harus didengarkan.

"Hasil pendapat dari masyarakat juga bisa menjadi dasar Pemprov untuk terus mendorong rencana penjualan saham kepada DPRD," ungkap Bambang.

Bambang menilai kepemilikan Saham DKI di Delta manfaatnya tidak begitu besar, malah cenderung lebih banyak mudharatnya. Sebab menurut dia, hal ini sama aja seperti pemerintah daerah mengkampanyekan minuman keras.

Sedari awal, dia menekankan, fraksi PAN sangat mendukung langkah dan upaya Gubernur Anies dalam divestasi saham minuman beralkohol ini. Akan tetapi menurut dia, dengan hanya memiliki 9 kursi di DPRD DKI, posisi PAN tidak bisa maksimal dalam mengawal rencana itu.

"Saat ini, F-PAN hanya 9 kursi dan tentunya tidak bisa bergerak sendiri. Tapi jika ada dukungan dari masyarakat Jakarta. 1.000 persen kami akan All Out mendukung divestasi saham Pemprov di Delta Djakarta," ujar Bambang.

Surat Pelepasan Saham Bir Mandek di DPRD DKI

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menyatakan telah mengirim surat agar mendapat persetujuan melepas saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta. Surat itu bahkan telah dikirim sejak 2020 lalu.

"Surat yang pertama tahun lalu, itu (datang) awal tahun kalau tidak salah," kata Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik saat dikonfirmasi, Rabu (3/3).

Namun, Taufik mengaku belum mengetahui kelanjutan surat tersebut. Sebab masih berada di Sekretariat Dewan. "Suratnya di sekwan saya sih belum lihat," katanya.

Sementara itu, Plt Sekwan DPRD DKI Hadameon Aritonang saat dikonfirmasi enggan menjawab dan menyerahkan pada pimpinan DPRD. "Mohon tanya ke pimpinan," katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, nasib saham Pemprov di PT Delta Djakarta harus melalui pembahasan terlebih dahulu.

"Tinggal sekarang bisa tidaknya dilaksanakan secepatnya kembali pada teman-teman DPRD. Sebenarnya saya yakin akan mendiskusikan ini akan ketemu titik temunya yang terbaik," kata Riza di Balai Kota, Rabu (3/3).

Politikus Gerindra itu mengatakan, rencana menjual saham Pemprov di perusahaan produsen minuman alkohol itu merupakan janji kampanye Anies Baswedan saat mencalonkan diri sebagai Gubernur, bersama Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur.

Ketika Anies terpilih, janji kampanye harus ditepati. Pemprov DKI berupaya melunasi janji kampanye Anies. Namun ini tergantung dari pihak DPRD.

"Tugas kami memenuhi janji. Anies-Sandi memenuhi janjinya untuk menjual saham di PT Delta," katanya.

Riza menuturkan, jika saham tersebut dijual, tidak ada kerugian bagi Pemprov ataupun masyarakat. Nantinya uang hasil penjualan akan dimanfaatkan ke sektor-sektor prioritas ataupun berdampak jangka panjang.

"Tidak ada yang dirugikan. Provinsi tidak dirugikan, masyarakat tidak dirugikan, jadi kalau itu dijual kepada publik, uangnya diterima kembali bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Umpamanya untuk kepentingan Covid, kepentingan pendidikan, kepentingan masyarakat umum, infrastruktur. Silakan nanti bersama teman-teman DPRD yang akan memutuskan."