Follow
Panggil Menkes, Jokowi ingatkan pemegang KIS harus tepat sasaran
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Kesehatan Nila F Moeloek ke Istana. Jokowi ingin mendapatkan perkembangan terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Pertama beliau menanyakan soal Kartu Indonesia Sehat, karena memang meminta betul-betul sudah ada di tangan masyarakat. Jadi memang data ini divalidasi oleh Kemensos dan akan di check up BPSJS artinya BPJS yang juga akan membagikan," ujar Nila di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).
Nila menambahkan, pihaknya menargetkan data validasi pemegang KIS akan dirampungkan pada Bulan Oktober mendatang. "Memang dijanjikan oleh Ibu Mensos Oktober data ini akan selesai dan akan dicetak. Kami kemudian membaginya karena bapak presiden ingin Kartu Indonesia Sehat itu dipegang masyarakat betul-betul," jelasnya.
-
Siapa yang mendapat manfaat JKN-KIS? Wanita yang sedang mengisahkan pengalamannya itu adalah Daeng Nurlia. Pada Rabu, 23 Mei 2018, ia berbagi penggalan hidupnya di Istana Negara, karena diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nurlia, yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, hadir sebagai salah satu penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
-
Siapa saja yang berhak menerima KJP Plus? KJP Plus diberikan pada khusus warga DKI Jakarta dalam rangka memberikan akses wajib belajar 12 tahun kepada peserta didik usia sekolah 6 - 21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu.
-
Siapa saja yang mendapat manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan? 'Keinginan pemerintah itu ingin semua masyarakat informal masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, khususnya tulang punggung keluarga. Jadi ketika terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, keluarganya bisa bebas cemas, tidak ragu dan tidak khawatir karena sudah terjamin.'
-
Siapa yang bisa dapat PKH? Untuk dapat menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima.
-
Kenapa akses layanan kesehatan bagi peserta JKN di Maluku perlu ditingkatkan? Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menyoroti peningkatan akses layanan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi peserta JKN di Provinsi Maluku. Dirinya mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku untuk berinvestasi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan untuk wilayah kepulauan yang membutuhkan penanganan khusus.
-
Siapa yang dapat fasilitas BPJS? Yang menarik, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan ini digunakan untuk membantu warga setempat yang bekerja di sektor non formal seperti pertanian dan pedagang.
Untuk tahun ini, jelas Nila, yang berhak menerima KIS sebanyak 86,4 juta jiwa ditambah 1,5 juta jiwa untuk tahun 2015. Kemudian untuk tahun depan akan bertambah menjadi 92,4 juta jiwa.
"Yang saya kira harus memegang ini. Yang betul-betul orang yang tidak mampu yang harusnya memegang," tutupnya. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Program KIS dimanfaatkan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun. Cakupan usia peserta mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit
Baca Selengkapnya
Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Baca Selengkapnya
Jokowi berharap, meski ke rumah sakit sudah gratis karena BPJS, namum diharapkan warga tetap menjaga kesehatan.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan menambah fasilitas dan dokter spesialis jantung dan stroke di RSUD Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara.
Baca Selengkapnya
Jokowi tak mau peralatan kesehatan yang sudah ada tak digunakan karena tak ada dokter spesialis.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengapresiasi kini sudah ada 95,7 persen warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan
Baca Selengkapnya
Hingga 1 September 2024, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 277 juta jiwa atau 98,67% dari total penduduk Indonesia.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta program kesehatan yang bermanfaat untuk masyarakat cepat dilakukan.
Baca Selengkapnya
Prestasi Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Indonesia telah memicu ketertarikan dari sejumlah negara.
Baca Selengkapnya
RSUD Tamiang Layang harus memiliki dokter sepesialis untuk penyakit-penyakit kritikal.
Baca Selengkapnya
Anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca Selengkapnya