Pangkas anggaran tak penting, Ahok alihkan ke gaji PHL Rp 3,1 juta
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, melakukan penyisiran revisi Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Hasilnya, ditemukan Rp 6 triliun usulan anggaran tidak wajar dari dinas-dinas DKI.
Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku uang penghematan ini nantinya akan dialokasikan untuk pos-pos anggaran yang lebih penting.
"Akan dialokasikan juga untuk macam-macam," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (1/12).
-
Mengapa Gunungkidul menargetkan PAD wisata Rp28,9 miliar? “Sementara target perolehan PAD wisata sebesar Rp28,9 miliar di 2023. Adapun target wisatawan sebanyak 4.117.190 orang,“ ujar Sukmono.
-
DPR ikut jaga apa di ekonomi? 'Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen hingga Kuartal III-2023. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang senantiasa memperhatikan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan subsidi.'
-
Kenapa Megawati meminta Bali tidak fokus hanya pada pariwisata? 'Boleh (memikirkan sektor pariwisata), tapi kan terukur dengan kecil pulaunya. Ini nggak, ayo diantem beeemm. Lalu rakyatnya nanti kan kasihan, tidak menikmati,' tutur Megawati.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Tempat wisata apa yang ada di Bekasi dengan budget minim? Dengan budget minim, Anda bisa mendatangi tempat wisata di Bekasi murah meriah ini.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Kata Ahok, alokasi anggaran hasil penghematan itu salah satunya adalah untuk menaikkan gaji pekerja harian lepas (PHL).
"Contohnya untuk menaikkan gaji (PHL) dari Rp 2,7 menjadi Rp 3,1," tandasnya.
Selain untuk menaikkan gaji PHL, mantan politisi Gerindra ini juga menyampaikan anggaran yang dipangkas itu rencananya juga akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum (PU) sampai tingkat kecamatan. Dan juga, menurutnya, bisa juga untuk membangun rumah susun (rusun).
"Untuk perumahan, untuk membangun rusun," ungkap Ahok.
Ahok juga meluruskan keterangan dari Sekda DKI, Saefullah, soal jumlah yang terkoreksi dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
"Bukan Rp 1,4 triliun loh, salah itu. Kita hemat lebih dari Rp 4 triliun," tegas mantan Politisi Gerindra ini.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan hasil realokasi anggaran hasil penyisiran itu sudah termuat dalam rencana KUA-PPAS yang diserahkan Pemprov DKI ke DPRD DKI, Senin (30/11) kemarin.
Ahok juga mengaku penyisiran usulan anggaran itu tidak hanya dilakukan Pemprov DKI, tapi juga dibantu oleh DPRD DKI yang diinisiasi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Melalui hasil penyisiran itu, DPRD DKI menemukan sekitar Rp 1,8 triliun anggaran tak wajar. Ahok menyatakan ada kesamaan hasil antara penyisiran yang dilakukan Prasetyo dengan hasil penyisiran Pemprov DKI.
"(Untuk hasil penyisiran oleh Prasetio) Ada beberapa data sama. Mereka itu ketik pakai Excel (perangkat lunak komputer), makanya ada kesalahan sistem," tutup Ahok pada wartawan.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaPermintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca SelengkapnyaDPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asy'ari KPU memastikan sudah melaporkan dan mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara.
Baca SelengkapnyaPuluhan PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui liburan ke Thailand.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaMuhdlor Ali ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 7 Mei sampai dengan 26 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaAlokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan layanan ke masyarakat.
Baca SelengkapnyaPermintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.
Baca Selengkapnya