Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pangkas anggaran tak penting, Ahok alihkan ke gaji PHL Rp 3,1 juta

Pangkas anggaran tak penting, Ahok alihkan ke gaji PHL Rp 3,1 juta Ahok. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, melakukan penyisiran revisi Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Hasilnya, ditemukan Rp 6 triliun usulan anggaran tidak wajar dari dinas-dinas DKI.

Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku uang penghematan ini nantinya akan dialokasikan untuk pos-pos anggaran yang lebih penting.

"Akan dialokasikan juga untuk macam-macam," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (1/12).

Kata Ahok, alokasi anggaran hasil penghematan itu salah satunya adalah untuk menaikkan gaji pekerja harian lepas (PHL).

"Contohnya untuk menaikkan‎ gaji (PHL) dari Rp 2,7 menjadi Rp 3,1," tandasnya.

Selain untuk menaikkan gaji PHL, mantan politisi Gerindra ini juga menyampaikan anggaran yang dipangkas itu rencananya juga akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum (PU) sampai tingkat kecamatan. Dan juga, menurutnya, bisa juga untuk membangun rumah susun (rusun).

"Untuk perumahan, untuk membangun rusun," ungkap Ahok.

Ahok juga meluruskan keterangan dari Sekda DKI, Saefullah, soal jumlah yang terkoreksi dari Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

"Bukan Rp 1,4 triliun loh, salah itu. Kita hemat lebih dari Rp 4 triliun," tegas mantan Politisi Gerindra ini.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan hasil realokasi anggaran hasil penyisiran itu sudah termuat dalam rencana KUA-PPAS yang diserahkan Pemprov DKI ke DPRD DKI, Senin (30/11) kemarin.

Ahok juga mengaku penyisiran usulan anggaran itu tidak hanya dilakukan Pemprov DKI, tapi juga dibantu oleh DPRD DKI yang diinisiasi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Melalui hasil penyisiran itu, DPRD DKI menemukan sekitar Rp 1,8 triliun anggaran tak wajar. Ahok menyatakan ada kesamaan hasil antara penyisiran yang dilakukan Prasetyo dengan hasil penyisiran Pemprov DKI.

"(Untuk hasil penyisiran oleh Prasetio) Ada beberapa data sama. Mereka itu ketik pakai Excel (perangkat lunak komputer), makanya ada kesalahan sistem," tutup Ahok pada wartawan.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen

Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

Baca Selengkapnya
Pemkab Garut Pentingkan Anggaran Dinas Luar Negeri Ketimbang Bansos Atasi Kemiskinan
Pemkab Garut Pentingkan Anggaran Dinas Luar Negeri Ketimbang Bansos Atasi Kemiskinan

KPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer

Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Kaget Anggaran Kecil Komnas HAM
VIDEO: DPR Kaget Anggaran Kecil Komnas HAM "Polsek Minta Rp50 M Cuma Renovasi Satu Kantor!"

DPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar

Baca Selengkapnya
KPU Jawab BPK: Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Rp10,57 M Sudah Dikembalikan ke Kas Negara
KPU Jawab BPK: Sisa Anggaran Perjalanan Dinas Rp10,57 M Sudah Dikembalikan ke Kas Negara

Ketua KPU Hasyim Asy'ari KPU memastikan sudah melaporkan dan mengembalikan sisa anggaran tersebut ke kas negara.

Baca Selengkapnya
APBD Tasikmalaya Defisit, Rombongan PNS Dipimpin Plt Kepala Badan malah Pelesiran ke Thailand
APBD Tasikmalaya Defisit, Rombongan PNS Dipimpin Plt Kepala Badan malah Pelesiran ke Thailand

Puluhan PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui liburan ke Thailand.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi
Jokowi Sentil Kabupaten Anggaran Besar Tapi Program Tidak Jelas, Sekda Bali Bereaksi

Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.

Baca Selengkapnya
Akal-akalan Bupati Muhdlor Ali Muluskan Rencana Jahatnya Potong Dana Insentif ASN Rp2,7 M
Akal-akalan Bupati Muhdlor Ali Muluskan Rencana Jahatnya Potong Dana Insentif ASN Rp2,7 M

Muhdlor Ali ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 7 Mei sampai dengan 26 Mei 2024.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Banyuwangi Alokasikan Rp 258 Miliar Bayar PPPK, 97% untuk Guru dan Tenaga Kesehatan
Banyuwangi Alokasikan Rp 258 Miliar Bayar PPPK, 97% untuk Guru dan Tenaga Kesehatan

Alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan layanan ke masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pejabat BPPD Potong Intensif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo
Pejabat BPPD Potong Intensif ASN Rp2,7 Miliar untuk Bupati Sidoarjo

Permintaan dana insentif itu disampaikan tersangka secara langsung dan ASN dilarang membahasnya.

Baca Selengkapnya