Pantau proses follow up aduan warga, Djarot tak ganti petugas
Merdeka.com - Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat mengatakan tidak akan mengganti petugas penerima aduan di Balai Kota DKI. Ia menilai hal itu untuk mempermudah meminta pertanggung jawaban terkait proses penyelesaian masalah yang diadukan warga.
"Saya minta petugasnya itu tidak ganti-ganti. Dia mendapatkan surat perintah tugas dari satuan kerja perangkat desa (SKPD) supaya kalau terjadi apa-apa enak pertanggung jawabannya," ujar Djarot kepada wartawan di Balai Kota, Jumat (12/5).
Petugas yang tidak bertanggung jawab akan terlihat dengan jelas jika tidak ditindaklanjuti mengenai persoalan warga.
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Siapa yang menggugat Polda Jawa Barat? Pegi diketahui menggugat Polda Jawa Barat yang menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eky.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Siapa yang di dampingi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Siapa yang bisa dilapor? KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.
-
Apa yang dilakukan Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
Menurut Djarot misalnya masalah BPJS yang telah menunggak, hal ini harus segera ditindaklanjuti dari kelas 2 menjadi ke kelas 3, karena warga tidak kuat kelas 2, kan harus ditangani dulu tunggakannya. Jadi butuh penanganan dengan segera.
"Inilah fungsi pemerintah, sebetulnya sama, cuma mungkin ini lebih tertata, tapi masih banyak yang belum tahu ya, kadang-kadang nyasar ya, misalnya pendidikan nyasar ke kesehatan, tanah nyasar ke masalah pendidikan, persoalan perizinan nyasar," ujar Djarot.
Rancangan Djarot kedepanya nanti agar lebih fokus di setiap bidang dan akan dibuat jadwal setiap harinya namun di sini kelemahnya warga harus mengetahui dahulu tentang setiap hari pengaduan apa saja yang buka. Maka dari itu hal ini masih dalam rancangan Djarot agar setiap persoalan ditangani sesuai dengan masalahnya.
"Misalnya hari ini fokus masalah, ya seperti dokter praktik gitu. Hari ini khusus masalah pendidikan dan kesehatan, hari besoknya khusus masalah perumahan dan perizinan misalkan," papar Djarot.
Misalkan sebagai contoh persoalan pendidikan dan kesehatan bisa dijadwalkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Selasa dan Kamis jadwal pengaduan persoalan sengketa, rumah, rusun ataupun pengaduan umum. Karena menurut Djarot dengan cara seperti itu akan lebih banyak yang tertampung.
Pengaduan dikakukan dalam satu minggu dari hari Senin sampai Jum'at.
"Khusus senin sampai setengah sembilan karena ada rapim." (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaBeredar di media sosial, warga ramai-ramai mancing di sebuah kubangan. Terlihat lubang tersebut berukuran cukup besar dan berada di tengah jalan.
Baca SelengkapnyaSahroni menilai, pihak kepolisian harus responsif terhadap laporan korban, demi meningkatkan kepercayaan warga atas kinerja mereka.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.
Baca SelengkapnyaSalah satu warga juga mengeluh banyak anggota DPR yang tidak hadir untuk mendengar keluhan warga Parung Panjang.
Baca SelengkapnyaLaporan mengenai dugaan kecurangan terus mengalir. Beberapa laporan ditindaklanjuti karena dianggap memenuhi kriteria yang ada.
Baca Selengkapnya