Pasar Tanah Abang Dipadati Warga, DPRD DKI Minta Pemprov Berinovasi Cegah Kerumunan

Merdeka.com - Di tengah Pandemi Covid-19 ribuan warga dari berbagai daerah berbondong-bondong datang ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk belanja keperluan Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah. Untuk mencegah adanya klaster baru Covid-19, petugas gabungan pun dikerahkan sebanyak 2.500 personel untuk mengurai kepadatan yang terjadi di Pasar Tanah Abang. Personel akan ditugaskan di sejumlah titik, termasuk di Stasiun Tanah Abang. Personel gabungan terdiri dari Satpol PP, Brimob, Sabhara, TNI, Kodam, Marinir Angkatan Laut dikerahkan untuk menjaga Pasar Tanah Abang.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah harus memikirkan solusi dan inovasi sebelum kepadatan itu terjadi, karena di khawatirkan bisa menjadi klaster baru penularan Covid-19.

"Pemprov DKI harus benar-benar mempunyai inovasi jitu dalam mencegah berkerumunnya warga yang berbelanja di Pasar Tanah Abang, seharusnya sebelum bulan Ramadan hal ini sudah harus dipikirkan, Jangan hanya fokus kepada penindakan peraturan semata " kata Kenneth, Senin (3/5).

Dia meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, harus bisa membuat inovasi dan terobosan dalam menanggulangi warga yang berbondong-bondong hendak berbelanja untuk persiapan Hari Raya Idulfitri, salah satunya membuat aplikasi online yang terhubung langsung ke seluruh pelaku usaha di Jakarta.

"Buat aplikasi online dong, sekarang sudah zaman 4.0 kok masih berpikir secara konvensional? Aplikasi tersebut bisa digunakan oleh seluruh pelaku usaha dan konsumen di seluruh Jakarta, baik itu di Pasar Tanah Abang maupun di tempat-tempat usaha lain di DKI Jakarta. Semua Pelaku usaha bisa mempromosikan barang dagangannya di aplikasi tersebut, untuk sistem pembayaran bisa mengajak Bank DKI untuk terlibat di dalamnya. Kalau seperti ini sama saja tidak ada terobosan apa apa dari Pemprov DKI, saya heran kok sama sekali tidak belajar yah selama 1,5 tahun pandemi ini? Harusnya banyak sekali ilmu yang bisa di dapat selama pandemi ini," tuturnya.

Menurut Kent, Pemprov DKI Jakarta bisa merangkul seluruh pelaku usaha di Jakarta untuk menggunakan aplikasi tersebut, dan memberikan sosialisasi serta edukasi yang komprehensif agar para pedagang bisa memahami cara memakai aplikasi. Inovasi ini bisa membuat Perekonomian DKI Jakarta tetap berjalan dan protokol kesehatan (prokes) juga tetap terjaga.

"Undang seluruh pelaku usaha, dan arahkan mereka untuk menggunakan aplikasi tersebut, berikan mereka edukasi dan pemahaman yang baik, supaya perekonomian DKI bisa tetap berjalan, dan prokes juga tetap terjaga. Pelaku usaha tetap bisa menjalankan usahanya dan pembeli bisa terakomodir kebutuhannya, win win solution dan tidak perlu ada tatap muka, jangan malah terjadi hal seperti kemarin, berjubel dan padat sekali Pasar Tanah Abang tanpa sama sekali memperhatikan prokes. Kita juga memahami bahwa para pengusaha dan karyawan juga butuh makan, konsumen juga butuh membeli kebutuhan untuk hari raya idul fitri, jalan keluarnya adalah bagaimana Pemprov DKI mensiasatinya agar tetap menjalankan prokes. Kita tidak bisa melarang orang untuk berbelanja dan mencari makan," sambung Kent.

Kata Kent, hal tersebut merupakan tantangan untuk Pemprov DKI Jakarta agar bisa berinovasi dan menggunakan semua infrastruktur yang ada, untuk melindungi Para Pelaku Usaha di tengah Pandemi Covid-19 seperti ini agar perekonomian tetap bisa berjalan.

"Ini tantangan kita semua untuk berinovasi, gunakan semua infrastruktur yang ada, Pak Anies punya itu semua kok, ini masalah mau apa tidak saja, zaman sudah sedemikian canggih, kok kita masih berfikir seperti katak dalam tempurung? Kalau Pemprov DKI Jakarta berjalan seperti ini terus, bagaimana kita mau punya uang? Kalau Perekonomian berjalan dengan baik, otomatis PAD kita akan semakin baik, dan DKI Jakarta akan punya uang untuk bisa melaksanakan semua program pemprov dengan baik," kata Kent.

Selain itu, dia pun menyayangkan, terjadinya kericuhan antar pedagang kaki lima (PKL) dan petugas Satpol-PP di bawah Jembatan Multiguna, Tanah Abang, Minggu 2 Mei 2021 siang. Menurutnya hal itu tidak akan terjadi jika ada komunikasi yang baik.

"Hal tersebut sangat disayangkan terjadi, ketika pedagang butuh berjualan untuk mencari untung guna menafkahi keluarganya dan satu sisi petugas menjalankan tugas untuk menerapkan prokes. Hal itu tak perlu terjadi jika ada komunikasi yang baik antara Pemprov dan para pelaku usaha, tak perlu lah melakukan kekerasan dengan menyita peralatan untuk berdagang, jika semuanya bisa di komunikasikan dengan baik," beber Kent.

Kata Kent, seorang pemimpin itu dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, harus bisa membuat terobosan-terobosan baru di tengah Pandemi Covid-19 ini, salah satunya dalam menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

"Seorang Gubernur harus visioner dan mempunyai inovasi yang aplikatif. Ibaratnya masyarakat DKI itu adalah anak, dan Gubernur itu orangtuanya yang harus bisa mendidik, dan melindungi anaknya, jangan malah menghukum anaknya tanpa memberikan solusi. Yang ada, masyarakat akan semakin bingung, bagaimana untuk mempertahankan hidup? Masyarakat DKI sudah jenuh Pak Anies, sudah setahun lebih berjalan Pandemi ini, tetapi Pemprov DKI sama sekali tidak mempunyai inovasi apa apa untuk membuat perekonomian bisa berjalan dengan baik. Kalau menghukum, semua orang bisa Pak!, harus bisa memberikan jalan keluar dong?" ketus Kent.

Kent pun mengimbau agar tidak terjadi lagi kerumunan tanpa prokes di pusat-pusat perbelanjaan di DKI Jakarta, seperti yang terjadi seperti di Pasar Tanah Abang dan Mall Ciputra, Jakarta. Pasalnya, hal ini akan di khawatirkan bisa menimbulkan klaster baru Covid-19.

"Tolong, jangan sia-sia kan perjuangan kita selama satu tahun lebih ini dalam mencegah penyebaran Covid-19, salah satunya di pusat-pusat perbelanjaan. Diperlukan adanya kepedulian dari semua pimpinan, baik unsur pemerintah daerah termasuk dukungan TNI Polri. Jangan sampai DKI Jakarta mengalami kejadian seperti di India dan jangan sampai Jakarta terjadi adanya gelombang kedua Covid-19," pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan tiga pilar akan melakukan pengetatan protokol kesehatan besar-besaran di kawasan Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal itu menyusul tidak adanya jaga jarak dan kerumunan yang terjadi di lokasi tersebut pada Sabtu 1 Mei 2021.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pengunjung Pasar Tanah Abang hingga Minggu (2/5/2021) sore mencapai 100 Ribu pengunjung. Angka itu lebih dari mencapai lebih dari 200% dari hari biasa. Sementara kemarin, Sabtu 1 Mei 2021, pengunjung Pasar Tanah Abang dipekirakan mencapai 87 orang.

Anies menyebut, Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pasar Tanah Abang sejak Sabtu 1-Minggu 2 Mei dipadati oleh para pengunjung. Anies menyebut pada hari biasa Pasar Tanah Abang hanya dikunjungi 35 ribu. Data pada hari kemarin sebanyak 87 ribu pengunjung memadati Pasar Tanah Abang. Kemudian pada siang hari ini jauh lebih tinggi mencapai 100 ribu pengunjung.

Untuk mengantisipasi hal itu, PD Pasar Jaya mulai hari ini akan mulai menerapkan penutupan secara bergilir. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan pengunjung pada saat yang sama ketika jam tutup pasar. Alasan dilakukannya penutupan secara bergilir agar mengantisipasi kepadatan pengunjung pada jam pulang.

Selain itu, Pemprov DKI telah melakukan komunikasi dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk mengubah jadwal pemberhentian KRL di Stasiun Tanah Abang. Hal itu untuk menghindari penumpukan di stasiun oleh penumpang dari Pasar Tanah Abang.

Peniadaan pemberhentian Stasiun Tanah Abang akan berlangsung pada pukul 15.00-19.00 WIB. Pemberlakuan tersebut untuk menghindari kerumunan masyarakat agar tidak menjadi klaster baru Covid-19 di KRL.

Kendati demikian, sebagai alternatif, Pemprov DKI akan menyediakan angkutan transjakarta, bagi para penumpang. Penumpang yang hendak datang dan pergi dari Pasar Tanah Abang dapat menggunakan fasilitas TransJakarta. (mdk/eko)