Pasca-IMB Terbit, WALHI Desak Anies Bongkar Bangunan di Pulau Reklamasi

Merdeka.com - Penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau D atau Kawasan Pantai Maju menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Direktur Eksekutif WALHI DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi, mengatakan dua hal yang setidaknya perlu disikapi dengan dikeluarkannya IMB di pulau D. Yakni mengenai keberadaan reklamasi secara keseluruhan, dan argumentasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait penerbitan IMB.

WALHI Jakarta menilai argumentasi Anies terkait pemberian IMB sangatlah tidak jelas dan mengada-ngada, karena berangkat dari argumentasi kebijakan yang dipaksakan. Selain itu, lahirnya IMB justru menunjukkan pemerintah DKI tidak memiliki tata kelola yang baik khususnya di bidang lingkungan.

"Artinya perencanaan lingkungan hidup di Jakarta tidak memiliki kepastian. Sikap Gubernur DKI sampai saat ini sedang memfasilitasi reklamasi terus berjalan," kata Tubagus saat konferensi Pers di Jakarta Selatan, Senin (17/6).

Tubagus mengusulkan untuk menghentikan segela aktivitas di Pulau D. Kemudian, Pemprov DKI Jakarta segera membuat kajian untuk membongkar bangunan tersebut.

"Dia (Gubernur) harus buat kajian dibongkar karena reklamasi jelas ada dampak-dampaknya. Kita tahu di Pantai Utara Jakarta makin buruk," tutup dia.

Sebelumnya, Anies menyebut reklamasi dan penerbitan IMB merupakan dua hal yang berbeda.

Menurut Anies reklamasi merupakan kegiatan membangun daratan di atas perairan. Untuk persoalan itu, lanjut Anies, pihaknya sudah mencabut izin reklamasi di 13 dari 17 pulau yang ada dan empat kawasan yang tersisa telah berbentuk daratan.

"Jadi yang dimaksud dengan reklamasi adalah pembuatan lahan baru. Semua izin reklamasi telah dicabut," kata Anies dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (13/6).

Dia menyebut, empat kawasan tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum sebagai lokasi kepentingan publik.

Anies menjelaskan alasannya memilih tak membongkar bangunan yang sudah berdiri Pulau Reklamasi. Yakni menaati Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Anies juga menyebut para pengembang juga menggunakan Pergub tersebut sebagai landasan dalam melakukan pembangunan di kawasan itu. Selama 2015-2017 pun juga terdapat seribu unit bangunan yang didirikan.

"Bila saya mencabut Pergub itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya. Lalu membongkar bangunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang," katanya.

Bila melakukan pembongkaran, dia tak ingin masyarakat yang fokus dalam bidang usaha tak lagi percaya dengan hukum dan peraturan gubernur karena perubahan kebijakan masa pemerintahan.

"Bayangkan jika sebuah kegiatan usaha yang telah dikerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu bisa divonis jadi kesalahan. Bahkan dikenai sanksi dan dibongkar," ucap Anies.

Reporter: Ady Anugrahadi

Sumber: Liputan6.com