PD Sarana Jaya Tidak Bawa Dokumen Pengadaan Lahan, Rapat dengan DPRD DKI Ditunda

Merdeka.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz melaporkan bahwa PD Sarana Jaya belum siap dalam menyajikan data-data terkait pengadaan lahan program Rumah DP Nol Rupiah.

Oleh karena itu, rapat terpaksa ditunda 2 minggu dari hari ini. Padahal kata Aziz, sebelum pemanggilan ini, pihaknya telah meminta Sarana Jaya untuk memaparkan seluruh dokumen atau data-data yang dimiliki kepada Komisi B.

"Kami memang membutuhkan data-data yang akurat dan kami lihat, belum ada kesiapan dari Sarana Jaya untuk menjawab. Jadi kami memutuskan untuk menunda rapat ini dan meneruskannya 2 pekan dari sekarang," kata Aziz kepada wartawan di DPRD DKI Jakarta, Senin (15/3).

Aziz mengatakan, penundaan rapat selama 2 minggu ke depan dilakukan agar Sarana Jaya bisa membeberkan data-data pengadaan lahan secara detail dan akurat. Seluruh anggota dewan, kata Aziz, tidak ingin menyelesaikan kasus ini tanpa adanya data-data tersebut. Meskipun Komisi B telah mendapatkan informasi mengenai pembelian tanah seluas 70 hektare oleh Sarana Jaya.

"Kami tidak ingin berangkat dari asumsi atau prasangka. Karena kejadian ini bukan dari masa periode sekarang, tapi periode yang lalu," ujarnya.

"Ada informasi dari Sarana Jaya bahwa selama ini (2 tahun) mereka telah membeli sebanyak 70 hektar tanah. Kami ingin tahu, 2 tahun ini, 70 hektar di mana lokasinya? untuk apa?"

Aziz mengatakan, pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah diajukan saat rapat tertutup hari ini, namun Sarana Jaya tidak bisa menjawabnya karena tidak membawa dokumen pengadaan lahan ke dalam rapat tertutup bersama BP BUMD hari ini.

"Kalau memang ada masalah pada pembelian, ya dibuka saja datanya ke kami," pungkasnya.

Anggota DPRD dari Fraksi PKS ini berharap, pihak Sarana Jaya tidak mengulur waktu dalam memaparkan data-data pembelian lahan Rumah DP Nol Rupiah itu. Karena kata Aziz, masyarakat harus mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Yang mana selama ini, kata dia, pengadaan lahan program DP Nol Rupiah terlihat lancar tanpa ada masalah apapun.

"Selama ini kan tidak pernah dibuka, kelihatannya lancar-lancar saja. Baru deh kita lihat ternyata ada potensi penyalahgunaan dan sebagainya," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mendorong seluruh BP BUMD untuk meningkatkan fungsi pengawasan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

"Saya sudah mengimbau kepada BP BUMD untuk bekerja lebih keras lagi menjalankan fungsinya, mengawasi agar hal-hal ini tidak terjadi lagi," tandas Aziz

"Kami tidak ingin ini terjadi lagi di masa depan. Tak hanya di Sarana Jaya, namun di BUMD-BUMD lainnya. Kami kan tidak tahu tapi dilimpahkan ke kami. ini pengadaannya kan di masa lalu," ungkapnya.

Dalam rapat itu, hanya ada 2 pejabat PD Sarana Jaya yang hadir. Mereka, yakni Plt Dirut PD Sarana Jaya dan Direktur Keuangan Sarana Jaya. Sebelumnya, Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, telah dinonaktifkan setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka. Yoory diduga terlibat korupsi pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, dan Cipayung, Jakarta Timur. (mdk/bal)