Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP Akan Libatkan KPK Soal Kejanggalan Tender Stadion BMW

PDIP Akan Libatkan KPK Soal Kejanggalan Tender Stadion BMW Ima Mahdiah. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - PDIP akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan hasil tender Stadion Jakarta Internasional Stadium (JIS) atau biasa dikenal dengan Stadion BMW. Pasalnya terdapat selisih Rp300 miliar dalam penentuan pemenang tender stadion terbesar di Jakarta itu.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengatakan, tender ini menjadi perhatian lantaran PT Wijaya Karya memenangkan tender dengan nilai lebih tinggi dibandingkan PT Adhi Karya.

"Ini jadi gaduh karena hasil akhir lelangnya memenangkan KSO WG-JAKON-PP sebesar Rp4,08 triliun lebih mahal dari KSO Adhi Karya-Hutama Karya-Nindya Karya-Indah Karya," katanya kepada merdeka.com, Senin (9/9).

Untuk itu, dia meminta kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk menjelaskan menjelaskan mengenai proses tender tersebut. Bagaimana BUMD tersebut bisa memenangkan PT WIjaya Karya dengan nilai penawaran paling tinggi.

"Jakpro dan Pemprov harus menjelaskan alasan kenapa akhirnya memilih KSO yang lebih mahal. Jika perlu KPK harus turun tangan, karena ini pembangunannya menggunakan uang rakyat," tegasnya.

Selain itu, Ima juga menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menganggap remeh mengenai tender tersebut. Dia menilai, salah satu penyebab tender ini bermasalah adalah sikap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Saya lihat komentar Pak Anies Baswedan bukannya menjelaskan mengenai aspek teknis ini, malah menyerang BUMN-BUMN yang terlibat. Ini masalah kan menjadi berlarut-larut karena tidak ada ketegasan dari Pak Gubernur," tutupnya.

Untuk diketahui peserta tender pembangunan Stadion BMW hanya diikuti 2 peserta. Peserta kerja sama operasional (KSO) pertama adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung-PT Jaya Konstruksi-PT PP. Sementara KSO kedua, PT Adhi Karya-PT Hutama Karya-PT Nindya Karya-PT Indah Karya.

Menariknya, KSO Wijaya Karya menang dengan nilai penawaran lebih tinggi dibandingkan dengan KSO Adhi Karya. Dalam dokumen Pengumuman Peringkat Nomor: 006/KU5000/102/VII/2019 tertanggal 8 Agustus 2019 yang diterima merdeka.com, KSO Adhi Karya memberikan harga penawaran Rp3.782.969.000.000, atau lebih rendah Rp300 miliar dari KSO Wijaya Karya.

Dalam dokumen tersebut, KSO Wijaya Karya mendapatkan nilai teknis 66,14 persen dan nilai harga 27,78 persen. Sementara KSO Adhi Karya mendapatkan nilai teknis 60,17 persen dan nilai harga 15 persen.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan
KPK Usut Korupsi Pengadaan Rumah Dinas, Sekjen DPR Indra Iskandar Ajukan Praperadilan

Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.

Baca Selengkapnya
KPPU Denda Rp28 M ke 2 Perusahaan atas Kasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM
KPPU Denda Rp28 M ke 2 Perusahaan atas Kasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM

Kasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM melibatkan Jakpro

Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR RI
KPK Geledah Gedung Setjen DPR RI

Salah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Geledah Setjen DPR RI, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Pengadaan Rumah Dinas
Geledah Setjen DPR RI, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Pengadaan Rumah Dinas

Penyidik turut menyasar ke beberapa ruangan di gedung Setjen tidak terkecuali ruangan para pegawai.

Baca Selengkapnya
Geledah Ruang Setjen DPR, KPK Temukan Bukti Transaksi Pengadaan Rumah Dinas
Geledah Ruang Setjen DPR, KPK Temukan Bukti Transaksi Pengadaan Rumah Dinas

Sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Baca Selengkapnya
Keluar Gedung KPK, Sekjen DPR Menghindar Saat Ditanya Soal Barang Bukti
Keluar Gedung KPK, Sekjen DPR Menghindar Saat Ditanya Soal Barang Bukti

Indra tidak menjelaskan detail ketika ditanya tentang temuan sejumlah bukti elektronik oleh KPK

Baca Selengkapnya
KPPU Putuskan Jakpro Bersekongkol Dalam Proyek Revitalisasi TIM
KPPU Putuskan Jakpro Bersekongkol Dalam Proyek Revitalisasi TIM

KPPU memutuskan Jakpro bersama dua perusahaan bersekongkol dalam proyek revitalisasi TIM.

Baca Selengkapnya
Sekjen DPR, Indra Iskandar Diperiksa KPK atas Kasus Dugaan Korupsi Perabotan Rumah Dinas Dewan
Sekjen DPR, Indra Iskandar Diperiksa KPK atas Kasus Dugaan Korupsi Perabotan Rumah Dinas Dewan

Pemeriksaan itu sehubungan dengan penyidik KPK yang mengusut kasus dugaan korupsi perabotan rumah Dinas DPR RI.

Baca Selengkapnya
Terima Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Pelontar Gas Air Mata Polri, Ini Langkah KPK
Terima Laporan Dugaan Korupsi Pengadaan Pelontar Gas Air Mata Polri, Ini Langkah KPK

Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, laporan terkait dugaan korupsi yang mereka terima dapat diproses kurang lebih dua hari.

Baca Selengkapnya
Gerindra Respons Tudingan Megawati soal Pengerahan Aparat di Pilgub Jateng
Gerindra Respons Tudingan Megawati soal Pengerahan Aparat di Pilgub Jateng

asco menyebut, jika ada kecurangan dibuktikan di Bawaslu.

Baca Selengkapnya
DPRD Dorong JIS Dikelola Dispora DKI
DPRD Dorong JIS Dikelola Dispora DKI

Saat ini, JIS dibangun dan dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Baca Selengkapnya
Jakpro Ajukan Banding soal Putuskan Bersekongkol dalam Proyek Revitalisasi TIM
Jakpro Ajukan Banding soal Putuskan Bersekongkol dalam Proyek Revitalisasi TIM

Iwan menyebut dalam proses pembangunan TIM tahap III itu telah memperhatikan aturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya