PDIP Balas Tudingan Bambang Widjojanto soal Politisasi Formula E: Dia Membela Majikan
Merdeka.com - Ketua Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono menanggapi pernyataan Bambang Widjojanto (BW) yang menyebut PDIP dan PSI mempolitisasi isu Formula E untuk menjatuhkan Anies.
Dia menghormati pendapat BW dan menganggap pernyataan tersebut sebagai hal yang wajar.
"Kita hormati pendapat Pak BW. Bagi kami biasa saja, wajar kalau dia membela majikannya," kata Gembong ketika dihubungi, Jumat (9/9).
-
Mengapa Bupati Bengkulu Utara ditarik? “Upaya yang dilakukan Pasmpampers tersebut dilakukan karena Bupati Mian tanpa sengaja menghalangi pergerakan Ibu Negara Iriana yang sedang berjalan di belakangnya“ ujar Bey dilansir dari ANTARA pada Minggu (23/7).
-
Apa yang dilakukan Bupati Bengkulu Utara? Dalam kunjungan tersebut, Ir Mian mempresentasikan tentang kondisi ruas jalan dan pasar di wilayah Kabupaten Bengkulu. Ia menyampaikan harapannya agar ruas jalan dan pasar di sana bisa dibangun dan diperbaiki agar layak.
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Siapa yang korupsi Banpres? Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Ivo Wongkaren yang merupakan Direktur Utama Mitra Energi Persada, sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
Untuk diketahui, BW pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi Tim Gubernur Untuk Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.
Gembong juga mengatakan, Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP juga tidak bermanfaat bagi DKI.
"Saya katakan majikan kan karena mantan TGUPP dan kalau kita telaah apakah (Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi) manfaatnya untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta yang KPK balai kota itu, jawaban saya tidak. Artinya, bahwa kehadiran KPK balai kota yang dimotori oleh Pak BW kan tidak membawa dampak yang signifikan dalam konteks mencegah korupsi di Jakarta," ungkapnya.
Sebelumnya, BW menuding PSI dan PDIP melakukan provokasi isu Formula E.
"Ada faktual konteks berupa politisasi yang tak bisa dilepaskan dari isu Formula E ini. Anggota parlemen PSI dan PDIP dari DPRD DKI Jakarta secara intensif, terus menerus, melakukan politicking & provokasi untuk mempolitisasi salah satu program strategis Pemprov DKI Jakarta yang ditujukan justru untuk kepentingan pemerintah dan warga Jakarta," kata BW, sapaan akrabnya, Rabu (7/9)
BW menilai, perhelatan Formula E berjalan dengan sukses mendapat pujian dari berbagai pihak. Terbukti, para pebalap mengaku senang mengikuti balapan Formula E di Jakarta.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Tim Penasihat Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis menilai yang diserang dari kasus Hasto adalah Megawati dan PDIP.
Baca SelengkapnyaSelama Jokowi menjabat sebagai kepala negara, Hasto tak pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca SelengkapnyaSeno menyebut Effendi berkomunikasi politik dengan Joko Widodo sehingga tak bisa ditoleransi
Baca SelengkapnyaSaat ini, JIS dibangun dan dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Baca SelengkapnyaGuntur menegaskan, Hasto tak pernah sekalipun menikmati kekuasaan Jokowi selama menjabat sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaEffendi Simbolon mengkritik partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut yang menyerang Jokowi.
Baca SelengkapnyaJur bicara PDIP Aryo Seno Bagoskoro membeberkan alasan partainya memecat Effendi Simbolon.
Baca SelengkapnyaEffendi Simbolon resmi dipecat oleh PDI Perjuangan karena dinilai melanggar etik
Baca SelengkapnyaKetua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto enggan berkomentar banyak tentang hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP mengingatkan Effendi Simbolon tidak menjadi corong Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaPDIP mengkritik keras program pemerintah Jokowi, Food Estate. Program tersebut dianggap masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.
Baca SelengkapnyaBudiman baru saja menyatakan dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya