PDIP DKI minta Anies terbuka soal seleksi anggota TGUPP

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono menilai rekrutmen anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang pencegahan korupsi tidak transparan. Karena selama ini publik tidak mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi kandidat atau cara tim Anies-Sandi mengrekrut anggota-anggota TGUPP.

Seperti diketahui Anies sudah menunjuk mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Bambang Widjojanto sebagai ketua komite pencegahan korupsi. Sementara yang menjadi anggota adalah aktivis LSM Hak Asasi Manusia, Nursyahbani Katjasungkana. Mantan Wakapolri Komjen Pol (purn) Oegroseno, dan ahli tata pemerintahan yang baik (good governance) Tatak Ujiyati, serta mantan ketua TGUPP periode sebelumnya, Muhammad Yusuf.

"Walaupun ini sebenarnya kan kewenangan sepenuhnya adalah kewenangan gubernur terpilih ya tetapi kan kita akan mencari profesional. Seleksinya kan kita gak pernah tahu. Sehingga sekarang muncul Pak Bambang ini ketika Pak BW kita tau kualitasnya ini baik tetapi kan seleksinya kita gak tau gitu lho. Itu aja sebenarnya persoalan seleksi aja," katanya, Kamis (4/1).

Orang lain juga bertanya?

Dia tidak mempersoalkan dengan kelima nama yang masuk dalam komite pencegahan korupsi ini. Karena dia yakin orang-orang tersebut adalah orang yang ahli dibidangnya.

"Dalam konteks rekrutmennya tidak transparan, tetapi yang 5 disebutkan tadi saya mengapresiasi pak gubernur ini adalah orang-orang yang baik memiliki kualifikasi bagus untuk bisa menjalankan tugas dari gubernur ke depan," jelasnya.

Ke depannya untuk empat tim gubernur ini diharapkan dapat lebih transparan. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dan tidak menaruh curiga kalau ini sebagai penampung tim sukses Anies waktu kampanye.

"Iya agar kita agar masyarakat dki jkt melihat dari orang yang direkrut. Yang nanti direkrut pak Anies betul-betul orang yang memiliki kualifikasi sebagaimana diharapkan oleh gubernur dalam rangka mempercepat pembangunan DKI Jakarta namanya juga TGUPP gitu lho. Jadi jangan harapannya mempercepat malah menghambat," tegasnya.

Untuk besaran gaji yang diterima, Gembong tidak mempersoalkan karena gaji yang diterima sesuai dengan kemampuannya. "Iya tentunya ada klasifikasinya saat bicara masalah gajikan ada klasifikasinya jadi kita juga harus juga menghormati kepakaran seseorang," tutup Gembong.

(mdk/fik)