Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP: Duit Rp560 M untuk Formula E Berpotensi Rugikan Negara

PDIP: Duit Rp560 M untuk Formula E Berpotensi Rugikan Negara Mobil listrik konvoi GBK-Monas. ©2019 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah menilai, langkah Pemprov DKI Jakarta yang menunda pelaksanaan balapan Formula E dirasa aneh. Karena, ditundanya gelaran tersebut, tidak diiringi dengan menarik uang commitment fee sebesar Rp560 miliar.

"Ini kembali kepada masalah prioritas. Jika Pemprov masih ngotot tidak mau mencari jalan agar bisa mengembalikan uang commitment fee itu kan aneh," kata Ima saat dihubungi merdeka.com, Kamis (28/1).

Pasalnya, lanjut Politisi PDIP itu, uang Rp560 miliar merupakan jumlah yang banyak dan seharusnya bisa dialokasikan lebih dahulu untuk kebutuhan lain, semisal rehabilitasi sekolah.

Orang lain juga bertanya?

"Jumlah Rp560 miliar itu jumlah yang banyak dan senilai dengan rehabilitasi puluhan unit sekolah yang seharusnya direhabilitasi. Namun karena anggaran defisit, sehingga rehabilitasi sekolah harus ditunda," jelasnya.

Oleh sebab itu, Ima meminta agar Pemprov DKI menjelaskan secara transparan terkait nasib uang commitment fee tersebut. "Pemprov harus transparan terkait hal ini, jangan malah terkesan saling lempar tanggung jawab," ujarnya.

Walaupun pihak Pemprov DKI sudah sempat menjelaskan kalau uang commitment fee tidak bisa ditarik. Namun, Ima tetap mempertanyakan kembali niat dari Pemprov DKI yang seharusnya bisa menarik uang itu dengan klausul force majeure.

Sebagaimana, diketahui kalau force majeure merupakan suatu perjanjian dimana suatu kondisi pada pihak pertama yang tidak bisa memenuhi kewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa. Dengan adanya keadaan force majeure tidak ada pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain karena wanprestasi.

"Sudah dijelaskan di Komisi E dan Pemprov tidak bisa mengembalikan, saya enggak paham perumusan MoU nya waktu dahulu tahun 2018/2019 bagaimana? Masa tidak ada klausul force majeure. Kalau ada niat mau kembalikan uangnya, Pemprov bisa konsultasi ke BPK atau ke kejaksaan. Tapi ini kan belum ada inisatif ke arah sana," jelasnya.

"Mereka cuma bilang duitnya masih ada. Pertanyaannya, bunga dari Rp560 miliar itu bagaimana? Kalau 4 persen saja setahun sudah menghasilkan Rp22 M lebih. Ini bisa berpotensi menjadi kerugian negara," tambahnya.

Uang Commitment Fee Tidak Hangus

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria memastikan commitment fee yang dibayarkan Pemerintah Provinsi DKI untuk Formula E tidak hangus. Kendati waktu pelaksanaan kompetisi mobil balap listrik tersebut belum terkonfirmasi.

Dia menjelaskan, alasan dana tidak hangus karena pandemi Covid-19 saat ini merupakan kondisi luar biasa yang tidak terprediksi.

"Kalau soal dana itu kan tidak hilang ini kan force majeur kalau ada pandemi ini kan tidak berarti dana yang sudah dibayar itu tidak hilang, tidak hilang dana yang sudah pernah dibayarkan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/11/2020).

Namun, politikus Gerindra itu enggan mengomentari lebih lanjut alasan Pemprov DKI tidak menarik Rp 560 miliar sebagai committee fee Formula E untuk penanganan Covid-19. Desakan ini, sempat diutarakan fraksi PSI.

Riza menuturkan perhelatan Formula E masih menunggu kepastian pandemi Covid dapat terkendali.

"Formula E tadinya itu tahun 2020 tetapi karena pandemi covid-19 itu kan ditiadakan nanti kita lihat apakah dimungkinkan di tahun 2021 kita belum tahu. Kita lihat nanti kondisinya," tegasnya.

Perlu diketahui bahwa keputusan ditunda gelaran ajang balap mobil listrik itu telah diumumkan Gubernur Anies Baswedan, dikarenakan pandemi Covid-19 di Ibu Kota masih belum terkendali. Keputusan Anies itu turut disetujui oleh Formula E Operations (FEO) selaku promotor dan pemegang lisensi ABB FIA Formula E Championship.

Corporate Communications Manager PT Jakarta Propertindo (Perseroda), Melisa Sjach memastikan penundaan itu tidak mengakibatkan dana commitment. Manajer Komunikasi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pelaksana Formula E, Melisa Sjach menekankan bahwa biaya komitmen atau commitment fee yang Anies sempat serahkan ke pihak Formula E sebesar Rp560 miliar tidak akan hilang.

Hal tersebut, lanjut Melisa, dikarenakan pihak Formula E memahami bahwa penundaan tersebut disebabkan pandemi Covid-19 yang masuk kategori kejadian luar biasa.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Formula E di Jakarta Diundur 2025, Ini Alasannya
Formula E di Jakarta Diundur 2025, Ini Alasannya

Balapan mobil listrik tersebut seharusnya diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Biaya Hosting MotoGP Mandalika Masih Belum Dibayarkan, Ekonom: Indonesia Bisa Malu!
Biaya Hosting MotoGP Mandalika Masih Belum Dibayarkan, Ekonom: Indonesia Bisa Malu!

Pemprov NTB tidak sanggup bayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp 231 Miliar. Bagaimana kelanjutannya?

Baca Selengkapnya
Jakpro Usul Formula E 2024 Diundur Tahun 2025
Jakpro Usul Formula E 2024 Diundur Tahun 2025

Jakpro memastikan Formula E tetap digelar untuk ketiga kalinya di Jakarta.

Baca Selengkapnya
ITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali
ITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali

ITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali

Baca Selengkapnya
Untung Rugi Bila Gelaran Formula E 2024 Benar-Benar Batal Digelar di Jakarta
Untung Rugi Bila Gelaran Formula E 2024 Benar-Benar Batal Digelar di Jakarta

Jakpro masih berupaya dan berdiskusi dengan Formula E Operation (FEO) agar bisa menggeser jadwal penyelenggaraan di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat

Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T

Baca Selengkapnya
VIDEO: Galak Eriko PDIP Protes ke Sri Mulyani Soal LPEI Minta Duit Negara Rp10 Triliun Ini Penyakit!
VIDEO: Galak Eriko PDIP Protes ke Sri Mulyani Soal LPEI Minta Duit Negara Rp10 Triliun Ini Penyakit!

Komisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya sebesar Rp5 triliun

Baca Selengkapnya
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran

Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.

Baca Selengkapnya
Respons Heru Budi Dituding Melanggar Regulasi Usai Setop Proyek ITF Sunter
Respons Heru Budi Dituding Melanggar Regulasi Usai Setop Proyek ITF Sunter

Heru budi menjawab tudingan dirinya telah melanggar aturan usai setop pembangunan ITF Sunter.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Tolak Usulan Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Kelola Sampah: Jangan Sampai Korbankan Masyarakat
DPRD DKI Tolak Usulan Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Kelola Sampah: Jangan Sampai Korbankan Masyarakat

Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.

Baca Selengkapnya
Ditagih Rp800 Miliar, Negara Cuma Mau Bayar Utang ke Jusuf Hamka Rp78 Miliar
Ditagih Rp800 Miliar, Negara Cuma Mau Bayar Utang ke Jusuf Hamka Rp78 Miliar

Padahal utang negara kepada CMPN, perusahaan milik Jusuf Hamka totalnya Rp800 miliar.

Baca Selengkapnya